ACEH TIMUR — Kepastian anggaran itu diperoleh setelah Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, bertemu langsung dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, di Gedung Adhyatma, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, bupati menyerahkan proposal rekapitulasi kebutuhan pemulihan fasilitas kesehatan yang terdampak bencana.
Dari total dukungan tersebut, RSUD dr. Zubir Mahmud menerima jatah terbesar. Rumah sakit ini mendapat dukungan alat kesehatan melalui program layanan KJSU-KIA senilai Rp32,7 miliar yang penyalurannya dijadwalkan berlangsung pada 2026 dan 2027.
Hibah Rp14 Miliar untuk RSUD Peureulak
Sementara itu, RSUD Sultan Abdul Aziz Syah (SAAS) Peureulak memperoleh alokasi hibah sebesar Rp14 miliar. Anggaran ini secara khusus diperuntukkan bagi penggantian dan pengadaan alat kesehatan yang rusak akibat banjir.
“Tujuan utama usulan ini adalah memulihkan pelayanan kesehatan pascabencana, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat terdampak, serta memperkuat kesiapsiagaan fasilitas kesehatan di Aceh Timur,” kata Iskandar dalam pernyataannya.
Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Juga Masuk Prioritas
Kementerian Kesehatan tidak hanya berhenti pada pemulihan dua rumah sakit tersebut. Pemerintah pusat juga akan memetakan dukungan anggaran tambahan untuk penanganan, revitalisasi, dan rehabilitasi sejumlah puskesmas yang terdampak bencana di wilayah Aceh Timur.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Aceh Timur turut mengusulkan pembangunan laboratorium kesehatan. Usulan ini disebut telah disetujui oleh Wakil Menteri Kesehatan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Iskandar, keberadaan laboratorium kesehatan menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat pelayanan medis dan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat Aceh Timur.
Pemulihan Bukan Sekadar Perbaikan Fisik
Iskandar menegaskan bahwa pemulihan fasilitas kesehatan pascabencana tidak bisa dimaknai sempit sekadar memperbaiki bangunan atau mengganti peralatan yang rusak. Menurutnya, esensi dari pemulihan ini adalah memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, layak, dan berkualitas.
“Besar harapan kami seluruh poin proposal usulan rekap yang telah kita serahkan dapat terealisasi sepenuhnya demi menjamin hak pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh warga,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh kebutuhan pemulihan dapat direalisasikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dukungan ini diharapkan tidak hanya mempercepat normalisasi layanan, tetapi juga memperkuat ketahanan fasilitas kesehatan dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
