BANDA ACEH — Rencana pemerintah provinsi untuk memanfaatkan SMA Negeri Modal Bangsa sebagai induk program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) bagi anak putus sekolah memicu perdebatan. Kekhawatiran utama yang mengemuka bukan pada niat mulia pemerataan akses, melainkan pada desain kebijakan yang dinilai dapat merusak reputasi institusi yang telah dibangun selama tiga dekade.
dr. Masry, SpAn-TI, dalam tulisannya, menegaskan bahwa identitas sebuah sekolah lahir dari mekanismenya, bukan dari namanya. Ia mencontohkan, nilai ijazah Modal Bangsa selama ini justru berasal dari proses berat yang dijalani siswa: seleksi 10 besar se-Aceh, pembinaan berasrama, hingga kurikulum plus dengan jadwal pagi-sore.
Dua Logika Pendidikan yang Bentrok
Menurut dr. Masry, sekolah unggul dan pendidikan jarak jauh lahir dari dua logika yang bertolak belakang. Sekolah unggul bekerja dengan logika seleksi dan intensitas, di mana sumber daya terpusat dan kompetisi menjadi bahan bakar mutu. Sementara itu, PJJ beroperasi dengan logika keterbukaan dan fleksibilitas untuk menjangkau mereka yang sudah terlanjur putus sekolah.
"Yang tidak sah adalah mencangkokkan satu logika ke tubuh institusi yang dibangun untuk logika yang lain, lalu berharap hasilnya tetap disebut dengan nama yang sama," tulisnya, menggarisbawahi bahaya pencampuran dua sistem yang tidak kompatibel.
Integritas Sertifikasi Lebih Penting dari Gengsi
Kritik ini kerap disalahpahami sebagai penolakan terhadap perluasan akses pendidikan. Padahal, persoalan utamanya adalah integritas sertifikasi. Jika ijazah Modal Bangsa bisa diperoleh melalui jalur belajar mandiri tanpa seleksi dan pembinaan yang sama, maka makna dari dokumen kelulusan itu sendiri ikut berubah.
"Ini bukan soal moral, tapi soal integritas sertifikasi," tegasnya. Prinsip ini berlaku universal, seperti halnya Universitas Terbuka yang tidak menerbitkan ijazah UI. Pemisahan nomenklatur, seperti yang sudah diterapkan pada sekolah kesetaraan Paket C, merupakan bentuk kejujuran administratif agar publik dan pemberi kerja mengetahui proses di balik sebuah ijazah.
Jalan Pintas vs Solusi Kelembagaan yang Jujur
Persoalan anak putus sekolah di Aceh memang nyata dan membutuhkan solusi serius. Namun, dr. Masry menilai meminjam nama besar sekolah unggulan adalah jalan pintas legitimasi yang keliru. Solusi yang ditawarkannya adalah membangun kelembagaan PJJ dengan identitasnya sendiri, lengkap dengan kurikulum yang disesuaikan dan standar mutu yang transparan.
"Modal Bangsa dibangun dengan susah payah selama tiga dekade oleh dedikasi guru, pengelola, dan ribuan siswa," ujarnya. Aset berharga ini semestinya dijaga fungsinya, bukan dipakai untuk menambal persoalan dengan cara yang justru berisiko menggerus reputasinya sendiri.
