ACEH — Ridwan menyampaikan aspirasi tersebut di depan Kantor Kementerian BUMN dan Kantor Indonesia Power, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Dalam pernyataannya, ia menyoroti sederet peristiwa yang dinilai menunjukkan kerapuhan sistem kelistrikan nasional. “Perlu ada evaluasi total terhadap sistem tata kelola kelistrikan nasional demi menjamin keandalan pasokan listrik dan keamanan energi nasional,” ujar Ridwan.
Rentetan Insiden yang Disorot
Daulat Energi mendata setidaknya tujuh peristiwa besar yang terjadi dalam kurun waktu 13 bulan terakhir. Insiden itu mencakup blackout di Bali pada 2 Mei 2025, pemadaman di Kalimantan Barat pada 14 Agustus 2025, serta gangguan listrik di Jakarta dan BOTABEK pada 9–23 April 2026. Tak berhenti di situ, blackout di Sumatera pada 22 Mei 2026 dan gangguan sistem Jamali (Jawa-Madura-Bali) pada 8 Juni 2026 turut menjadi sorotan.
Selain pemadaman, organisasi tersebut juga menyoroti robohnya 12 tower SUTET di Sumatera Utara serta ledakan di dua PLTU. Dua pembangkit yang disebut adalah PLTU Labuan Angin di Sumatera Utara dan PLTU di Bengkayang, Kalimantan Barat. Ridwan mendesak audit forensik untuk mengusut akar masalah, baik dari sisi teknis, keselamatan operasional, maupun potensi kelalaian manajerial.
Anomali Kinerja Keuangan PLN
Daulat Energi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kinerja keuangan PLN tahun 2024–2025. Mereka menemukan sejumlah anomali pada pos anggaran yang mengalami kenaikan signifikan di tengah penurunan laba bersih. Data yang disampaikan menunjukkan biaya pemeliharaan PLN naik dari Rp31,54 triliun pada 2024 menjadi Rp35,74 triliun pada 2025, atau meningkat 13,28 persen.
Beban kepegawaian juga melonjak dari Rp30,7 triliun pada 2024 menjadi Rp36,01 triliun pada 2025, naik 17,3 persen. Ironisnya, laba bersih PLN justru merosot tajam. Pada 2024, laba bersih tercatat Rp21,23 triliun, namun pada 2025 ambles menjadi Rp7,26 triliun—penurunan hingga 65,8 persen. Menurut Ridwan, anomali ini harus menjadi perhatian serius aparat pengawasan negara.
Desakan Evaluasi Jajaran Direksi hingga Anak Usaha
Tak hanya audit keuangan, Daulat Energi juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh anak perusahaan PLN. Ridwan menilai rentetan insiden teknis dan keuangan menunjukkan perlunya perombakan tata kelola di level manajemen puncak. “Ketahanan energi nasional tidak boleh dipertaruhkan. Transparansi, akuntabilitas, dan audit menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan sistem kelistrikan nasional tetap andal dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian BUMN dan PT PLN belum memberikan tanggapan resmi atas desakan tersebut. Daulat Energi berharap Presiden Prabowo segera merespons aspirasi ini guna memperkuat sektor kelistrikan yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
