ACEH UTARA — Keuchik Gampong Rumoh Rayeuk, A’kthaillah, merinci 36 unit huntara yang rusak terdiri dari 11 unit rusak berat, 20 unit rusak sedang, dan lima unit rusak ringan. Hunian yang menjadi satu-satunya tempat tinggal warga pascabanjir bandang itu kini tidak layak huni.
“Padahal huntara inilah yang menjadi tempat tinggal masyarakat setelah rumah mereka hancur akibat banjir bandang,” kata A’kthaillah kepada wartawan, Rabu (3/6).
Enam Bulan Bencana, Bantuan Jadup Belum Juga Cair
Bencana susulan ini memperparah kondisi ekonomi warga yang sudah lumpuh. Sebagian besar warga adalah pekebun yang kehilangan kebun sawit, pinang, pisang, dan tanaman produktif lainnya akibat banjir bandang akhir tahun lalu.
“Kondisi masyarakat sekarang sangat memprihatinkan. Rumah sudah hancur karena banjir, sekarang huntara juga rusak karena angin kencang. Sementara mata pencaharian masyarakat hampir tidak ada lagi,” ujar A’kthaillah.
Di tengah himpitan ekonomi, warga terus menanti realisasi bantuan Jadup yang dijanjikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Enam bulan pascabencana, bantuan tersebut belum juga diterima meski seluruh proses pendataan telah rampung dan diserahkan ke pemerintah desa, kecamatan, hingga Pemkab Aceh Utara.
Warga Mulai Bicara Aksi Demo
A’kthaillah mengungkapkan, setiap hari warga bertanya soal kepastian pencairan Jadup. Namun, hingga kini tidak ada perkembangan yang bisa disampaikan kepada mereka.
“Masyarakat setiap hari bertanya kepada saya, kapan Jadup cair dan sudah sampai mana prosesnya. Namun, sampai sekarang kami belum bisa memberikan jawaban yang pasti,” ungkap A’kthaillah.
Informasi yang diterima A’kthaillah, sebagian warga mulai berencana melakukan aksi demo untuk menyuarakan aspirasi mereka. Rencana itu masih sebatas pembicaraan di tengah masyarakat, namun mencerminkan tekanan ekonomi yang kian mendesak.
“Yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan Jadup. Karena ekonomi mereka benar-benar terpuruk, kami khawatir jika kondisi ini terus berlarut-larut akan muncul berbagai persoalan sosial yang tidak diinginkan akibat tekanan ekonomi,” kata A’kthaillah.
Huntara Rusak, Warga Butuh Kepastian Hunian Tetap
Selain percepatan Jadup, warga juga mendesak pemerintah mengambil langkah konkret terhadap huntara yang rusak. Mereka butuh kepastian apakah akan diperbaiki atau dipercepat pembangunan hunian tetap (huntap).
“Kami berharap pemerintah pusat benar-benar serius menangani persoalan ini. Jangan biarkan masyarakat terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Kami ingin ada solusi yang jelas untuk tempat tinggal dan kehidupan masyarakat ke depan,” tutup A’kthaillah.
