BANDA ACEH — Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) memasuki kepemimpinan baru. Mawardi Nur resmi menjabat sebagai Kepala BPMA menggantikan Nasri Djalal dalam serah terima jabatan di Kantor BPMA, Banda Aceh, Senin (10/8/2026). Acara tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Aceh, BPH Migas, SKK Migas Sumbagut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), akademisi, dan pelaku usaha.
Dalam pidato perdananya, Mawardi menegaskan komitmennya untuk membangun institusi yang profesional dan berorientasi pada hasil. Ia secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran untuk meninggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok demi satu tujuan bersama: memperkuat pengelolaan migas untuk kemakmuran masyarakat Aceh.
“Mulai hari ini, tidak ada lagi kelompok, tidak ada lagi sekat, dan tidak ada lagi kepentingan pribadi maupun golongan dalam BPMA. Yang ada adalah satu tujuan. Loyalitas kita adalah kepada institusi, amanah negara, dan kepentingan masyarakat Aceh,” ujar Mawardi dalam siaran pers yang diterima redaksi.
Mengapa Budaya Kerja Jadi Prioritas Pertama?
Mawardi menilai tantangan industri hulu migas yang dinamis menuntut perubahan internal. Ia secara khusus menyoroti budaya kerja lama yang dinilai lamban dan tidak produktif.
“Budaya kerja yang lamban dan tidak berorientasi pada kinerja harus kita tinggalkan. Kita harus bekerja dengan integritas, kompetensi, disiplin, dan semangat memberikan pelayanan terbaik,” katanya.
Tiga Agenda Strategis BPMA di Bawah Mawardi Nur
Setelah membenahi internal, BPMA akan fokus pada tiga sasaran utama yang diumumkan langsung oleh Mawardi. Ketiganya dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor hulu migas secara menyeluruh.
- Pertama, peningkatan lifting minyak dan gas bumi. Langkah ini akan dilakukan melalui optimalisasi lapangan eksisting, percepatan pengembangan lapangan baru, adopsi teknologi, dan penguatan koordinasi dengan KKKS.
- Kedua, optimalisasi sumur tua dan sumur masyarakat. Pengelolaan akan mengedepankan aspek keselamatan kerja, kelestarian lingkungan, dan kepastian hukum sesuai regulasi yang berlaku.
- Ketiga, perluasan peran pengusaha lokal. BPMA berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Aceh agar mampu bersaing dalam rantai bisnis industri hulu migas.
“Pengelolaan migas tidak hanya berbicara mengenai produksi dan lifting, tetapi juga bagaimana sektor ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pengusaha lokal dan memperkuat sumber daya manusia Aceh,” kata Mawardi.
Investasi dan Dukungan Pemerintah Aceh
Mawardi juga memastikan BPMA siap membuka ruang investasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan untuk menarik minat investor.
“Kita ingin mengirimkan pesan yang jelas bahwa Aceh adalah wilayah yang layak, aman, dan menarik untuk berinvestasi di sektor hulu migas,” ujarnya.
Dukungan datang dari Pemerintah Aceh. Melalui Asisten II Sekda Aceh, Gubernur Aceh menyampaikan selamat atas amanah baru tersebut dan berharap kepemimpinan Mawardi dapat melanjutkan capaian positif yang telah dibangun sebelumnya.
Pemerintah Aceh menilai migas memiliki peran vital, tidak hanya untuk produksi energi, tetapi juga untuk pembangunan daerah. “Pengelolaan migas harus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan pengembangan Aceh, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujar Gubernur Aceh melalui Asisten II.
Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Aceh, BPMA, pemerintah pusat, SKK Migas, dan seluruh mitra kerja. Koordinasi yang solid dinilai kunci untuk memastikan sektor migas berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga Aceh.
