ACEH — Langkah ini merupakan tindak lanjut dari empat keputusan Majelis Syura yang salah satunya menginstruksikan partai untuk memperjuangkan ekonomi syariah melalui pejabat publik, baik di DPR RI maupun di kabinet Presiden Prabowo. Targetnya jelas: menjadikan sektor ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.
"Di antara empat keputusan Majelis Syura adalah agar PKS memperjuangkan ekonomi syariah melalui pejabat publik, terutama di DPR RI dan di kabinet Presiden Prabowo. Diskusi ini adalah tindak lanjut keputusan Majelis Syura," ujar Almuzzammil dalam forum IQRO PKS di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
251 Juta Penduduk Muslim vs Realisasi Industri Halal yang Masih Minim
Almuzzammil menyoroti ironi besar: Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia—251 juta jiwa atau 87,15% dari total penduduk—namun kontribusinya terhadap ekonomi nasional belum sebanding. Potensi wakaf dan rantai pasok industri halal dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
"Jadi ekonomi syariah punya potensi sebesar lapangan bola tapi kita baru bermain sebesar lapangan ping-pong," ujarnya.
Mengapa PKS Mengangkat Isu Ini di Tengah Konsolidasi Kabinet
Waktu pengumuman ini menarik dicermati. Momentum Musyawarah Majelis Syura ketiga dijadikan pijakan politik untuk memastikan agenda ekonomi syariah masuk dalam prioritas legislasi dan kebijakan eksekutif. Dengan adanya perwakilan di DPR RI dan kabinet, PKS ingin memastikan isu ini tidak berhenti sebagai wacana, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.
Forum diskusi yang digelar di Jakarta ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi hingga praktisi industri halal. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bagi pelaku usaha bahwa arah kebijakan ekonomi syariah akan semakin mendapat perhatian politik di periode pemerintahan saat ini.
Apa yang Bisa Diharapkan Pelaku Bisnis dan Investor
Bagi pelaku industri halal, dorongan politik ini berpotensi membuka ruang fiskal dan regulasi yang lebih ramah. Sektor perbankan syariah, keuangan sosial Islam seperti wakaf produktif, serta sertifikasi halal UMKM menjadi area yang paling mungkin terdampak jika kebijakan ini benar-benar dieksekusi.
Meski demikian, belum ada rincian kebijakan spesifik yang dipaparkan dalam forum tersebut. PKS masih berada pada tahap membangun konsensus dan memetakan agenda strategis sebelum mengajukan usulan konkret ke lembaga legislatif maupun eksekutif.
Investor yang melirik sektor ini perlu mencermati perkembangan selanjutnya, terutama jika ada rancangan undang-undang atau insentif fiskal baru yang diajukan menyusul deklarasi politik ini.
