BANDA ACEH — Ketua Rekin Aceh, Munandar, meminta Pemerintah Aceh segera melakukan sinkronisasi data sebelum melakukan audiensi strategis dengan pemerintah pusat. Hal ini menyusul pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memunculkan pertanyaan publik soal penyerapan anggaran.
Dalam unggahan akun TikTok resmi Kementan, Amran secara langsung mempertanyakan keterlambatan pencairan anggaran yang sudah turun ke daerah. "Kenapa ditahan uangnya? Masyarakat tanyanya ke kita, padahal uangnya sudah dikirim. Gimana itu, Pak?" tanya Amran kepada Muzakir Manaf.
Pertanyaan Kritis di Tengah Bantuan Rp 2,5 Triliun
Munandar menyoroti adanya kejanggalan ketika bantuan dalam jumlah besar justru berujung pada teguran langsung dari menteri. Ia menyebut pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,6 triliun untuk tiga provinsi, dengan Aceh sebagai penerima porsi terbesar.
Selain itu, Aceh juga mendapat tambahan sekitar 1.700 unit alat dan mesin pertanian. Jika ditotal, nilai bantuan Kementan ke Aceh mencapai Rp 2,5 triliun. "Untuk apa pertemuan tersebut dilakukan jika bantuan sudah banyak diberikan?" ujarnya dalam siaran pers, Kamis (6/8/2026).
Kekhawatiran Jebakan Politik di Balik Audiensi
Menurut Munandar, momen pertemuan yang diunggah ke media sosial itu menimbulkan kesan negatif di mata publik. Ia mempertanyakan pihak yang menyiapkan agenda pertemuan tersebut, serta apakah ada upaya menjebak gubernur secara politik.
"Jangan sampai kunjungan kerja Gubernur terkesan tidak berbasis data. Sinkronisasi data sangat penting dilakukan sebelum melakukan sebuah audiensi strategis," tegas Munandar.
Dampak ke Petani dan Target Tahun Depan
Keterlambatan penyaluran anggaran disebut berdampak langsung pada pelaksanaan program strategis di daerah, termasuk perbaikan sawah dan jaringan irigasi. Kondisi ini dinilai menghambat produktivitas pertanian yang menjadi sektor utama perekonomian Aceh.
Rekin Aceh mendesak Pemerintah Aceh mempercepat proses penyerapan anggaran dan penyelesaian administrasi program pertanian. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyusunan data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) untuk tahun anggaran berikutnya, sebagaimana diminta Menteri Pertanian.
"Bantuan pusat harus benar-benar sampai ke petani, bukan tersendat di birokrasi," pungkas Munandar.
