TAKENGON — Satgas PRR memastikan pendataan dampak bencana di Aceh Tengah benar-benar akurat sebelum menjadi dasar kebijakan pemerintah pusat. Tim yang dipimpin Laksamana Pertama TNI Nouldy Jan Tangka itu tidak hanya memeriksa berkas administrasi, tetapi juga turun ke lokasi untuk mencocokkan data dengan realita di lapangan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian monev yang berlangsung di empat kabupaten di Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah. Rangkaian monev dijadwalkan berlangsung pada 28 hingga 31 Juli 2026.
Data Keliru Berpotensi Menghentikan Alokasi Anggaran
Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si., menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pendataan hingga ke 295 desa. Namun, masih ada kendala dalam proses pengunggahan data sehingga diperlukan penyempurnaan agar seluruh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi terakomodasi.
"Semua data harus rinci dan lengkap. Jangan sampai ada satu pun yang tidak masuk. Kalau datanya salah, pemerintah pusat akan menyalahkan daerah. Data tidak boleh main-main," tegas Haili Yoga.
Ia mencontohkan, jika ada dua sekolah yang tidak terdata, maka alokasi anggarannya bisa tidak turun. "Nantinya yang disalahkan adalah pemerintah daerah. Karena itu monitoring seperti ini sangat penting untuk memastikan seluruh data benar-benar akurat," ujarnya.
Satgas Bukan Superman, Melainkan Superteam
Laksamana Pertama TNI Nouldy Jan Tangka menjelaskan bahwa Satgas hadir untuk membantu mendorong penyelesaian berbagai kendala di tingkat pusat. Wilayah Aceh kini dibagi menjadi dua koordinator wilayah (Korwil), dengan Aceh Tengah menjadi salah satu daerah prioritas pendampingan intensif.
"Kami bukan superman, tetapi superteam. Kami ingin menjadi rekan kerja pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Jan Tangka.
Ia menambahkan, Satgas akan membantu menyelaraskan data yang belum sinkron sekaligus memantau pelaksanaan program yang telah direncanakan untuk tahun anggaran 2026, 2027, hingga 2028.
Fakta Lapangan Harus Sesuai Data Administrasi
Anggota Tim Monev Aceh 1 Satgas PPR Pusat, Kombes Pol. Suwinto, S.I.K., menegaskan bahwa monitoring ini bukan sekadar evaluasi administrasi. Tim memastikan fakta di lapangan sesuai dengan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
"Dengan data yang akurat, pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan dan alokasi program secara tepat sasaran sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana," ujar Kombes Pol. Suwinto.
Selain meninjau proyek yang telah selesai dibangun, tim juga menyambangi lokasi yang masih menghadapi kendala, termasuk persoalan lahan maupun hambatan teknis lainnya. Solusi akan dirumuskan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas secara normal.
