JAKARTA — Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di Aceh untuk mengoptimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terdampak bencana.
“Daerah kan sudah mendapatkan Rp10,6 triliun, dan sudah tuntas 5 Mei yang lalu saya cek semua. Tiga provinsi, seluruh kabupaten dan kotanya, itu mendapatkan TKD,” kata Tito dalam konferensi pers Rapat Tingkat Menteri (RTM) Satgas Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Alokasi Anggaran untuk Tiga Provinsi
Menurut Tito, alokasi TKD tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Rincian anggaran yang telah disalurkan adalah Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp2,3 triliun untuk Sumatra Barat, dan Rp6,1 triliun untuk Sumatra Utara.
Pemerintah pusat terus mengawal pemanfaatan anggaran tersebut melalui koordinasi dengan kepala daerah. Tito menyebut pihaknya telah menggelar pertemuan dengan gubernur, bupati, dan wali kota di daerah terdampak untuk memastikan program pemulihan segera berjalan.
Dukungan Hibah Antardaerah untuk Aceh
Selain TKD, percepatan pemulihan di Aceh juga didukung melalui bantuan hibah antardaerah. Tito menjelaskan bahwa sejumlah daerah di Sumatra Utara menyalurkan hibah total Rp240 miliar untuk membantu pemulihan di Aceh Tengah dan wilayah terdampak berat lainnya.
“Saya terima kasih banyak kepada para gubernur yang membantu juga untuk Aceh Tengah, dan Wali Kota Medan, Deliserdang, Labuan Batu, Simalungun. Itu semua memberikan bantuan hibah antar daerah totalnya Rp240 miliar kepada Aceh,” ujar Menteri Dalam Negeri tersebut.
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat juga turut menyalurkan bantuan sebesar Rp23 miliar kepada delapan daerah terdampak berat di Provinsi Aceh. Tito memastikan seluruh bantuan hibah tersebut telah disalurkan kepada daerah penerima.
Target: Segera Selesaikan Permasalahan Urgen
Tito menekankan bahwa pemanfaatan TKD secara optimal akan mempercepat penanganan berbagai kebutuhan pascabencana. Pemerintah daerah diminta segera merealisasikan program yang telah direncanakan bagi masyarakat terdampak.
“Nah ini kami melakukan rapat dengan gubernur-gubernur dan seluruh bupati wali kota. Agar anggaran ini betul-betul segera digerakkan, dimanfaatkan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang urgent di daerah masing-masing,” ujarnya.
Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat dan antardaerah dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumatra, khususnya di Aceh yang menjadi salah satu wilayah dengan dampak terberat.
