ACEH — Hasil pilkada 3 November 2025 memberi Demokrat kendali penuh atas Kongres, sekaligus mengangkat isu penolakan data center AI sebagai kekuatan politik yang melintasi garis partai. Lebih dari 80% pemilih dalam exit poll NBC menolak pembangunan fasilitas data center di lingkungan mereka, dan hampir 60% menyebut isu ini faktor utama dalam pilihan suara mereka. Gelombang penolakan ini berpotensi melahirkan moratorium pembangunan hingga regulasi baru yang membatasi ekspansi infrastruktur AI di Amerika Serikat.
Kemenangan Demokrat di sejumlah negara bagian tidak lepas dari sentimen anti-data center yang tumbuh di tingkat lokal. Di Ohio, county yang semula menjadi lokasi fasilitas Meta seluas 700.000 kaki persegi justru baru saja mengesahkan larangan pembangunan data center. Komunitas lokal di seluruh negara bagian itu secara mayoritas menolak berbagai proposal pembangunan infrastruktur AI.
Peta Kekuatan Politik di Balik Suara Anti-Data Center
Pergeseran suara terjadi di banyak negara bagian. Kandidat di Texas, Maine, Michigan, Nevada, Georgia, dan South Carolina memenangkan kursi setelah mengampanyekan penolakan terhadap pembangunan data center yang cepat. Di Ohio, gubernur terpilih Amy Acton diprediksi analis Morgan Stanley akan menjadi risiko besar bagi ekspansi data center di negara bagian tersebut.
Fenomena ini berlangsung meski pro-AI super PAC membelanjakan jutaan dolar untuk memengaruhi pemilih. "Jelas bahwa uang tidak bisa membeli hasil," kata Anshi Bhatt, peneliti teknologi dan kebijakan, seraya menambahkan bahwa menciptakan "musuh lokal" menjadi salah satu cara membangun momentum kampanye dalam politik modern.
Mengapa Pemilih Menolak Infrastruktur AI
Exit poll NBC mengungkap lebih dari separuh responden meyakini AI akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Hampir 80% menolak pembangunan data center di kawasan tempat tinggal mereka. Kekhawatiran ini menyatukan pemilih lintas partai, dari isu biaya listrik hingga dampak lingkungan.
Nadine Smith, Presiden dan CEO organisasi keadilan rasial Color of Change, menyebut pilkada sebagai referendum atas "untuk siapa ekonomi ini dibangun". Ia merujuk pada argumen pendukung data center soal ketahanan nasional. "Keamanan nasional penting. Begitu pula keluarga di South Memphis yang menghirup asap dari turbin gas yang menyalakan superkomputer AI," ujarnya, merujuk pada fasilitas xAI di Memphis, Tennessee.
Langkah Kongres dan Regulasi yang Mengancam
Kendali Demokrat atas Kongres memperbesar peluang lolosnya undang-undang seperti yang diajukan Senator Bernie Sanders dan Anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez. RUU itu mengusulkan moratorium nasional pembangunan data center baru hingga Kongres menetapkan pengamanan baru dan memastikan ekspansi tidak menaikkan biaya listrik, merusak lingkungan, atau berjalan tanpa persetujuan komunitas.
Ada pula GRID Savings Act dari Senator New Mexico Martin Heinrich yang mencegah pembebanan biaya infrastruktur jaringan listrik ke masyarakat selama pembangunan data center AI berskala besar. Goldman Sachs memprediksi penundaan konstruksi data center di Georgia dan Texas akibat keuntungan Demokrat. Namun, RUU semacam ini tetap menghadapi kemungkinan veto dari Gedung Putih.
Tekanan di Tingkat Negara Bagian dan Lokal
Maia Woluchem, direktur program di lembaga riset nirlaba Data & Society, menilai perubahan regulasi energi, hak atas tanah, dan kebijakan lingkungan dapat memengaruhi pembangunan data center. Menurutnya, momentum dari bawah akan mendorong pergerakan tambahan di tingkat negara bagian dan lokal, terlepas dari tindakan federal.
Contohnya Gubernur terpilih Texas Gina Hinojosa yang mendukung moratorium data center seluruh negara bagian. Hinojosa dan Gubernur Greg Abbott sama-sama menyerukan pembatasan, tetapi Hinojosa menjadikan penolakan data center sebagai inti kampanyenya, pilihan yang menonjol di Texas yang jaringan listriknya terbukti rentan selama satu dekade terakhir.
Tantangan dan Perlawanan yang Menanti
Smith memperkirakan akan ada pertarungan sengit, termasuk kemungkinan perintah eksekutif untuk membypass Kongres. "Bahkan di kalangan Demokrat, pembekuan menyeluruh masih diperdebatkan," katanya, merujuk kekhawatiran sebagian Demokrat bahwa moratorium dapat memperlambat kemajuan AI dan merugikan keamanan nasional.
Ia juga memperkirakan pelobi AI akan mulai menghubungi anggota parlemen. "Demokrat berkampanye untuk membuat Big Tech membayar. Tugas kita memastikan mereka mengingatnya," ujar Smith.
Bagi pasar Indonesia, dinamika politik Amerika Serikat ini layak dicermati. Kebijakan pembatasan data center di AS dapat memengaruhi arus investasi infrastruktur AI global, termasuk rencana ekspansi hyperscaler ke Asia Tenggara. Regulator dan pelaku industri digital dalam negeri perlu mengantisipasi pergeseran ini, terutama terkait tuntutan transparansi biaya listrik dan persetujuan komunitas lokal dalam pembangunan fasilitas data center di Indonesia.
