MEULABOH — Dialog bertajuk “Merawat Perdamaian Aceh Terkait Poin-Poin MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh” itu berlangsung di Ruang Rapat Senat Kampus UTU. Forum ini menghadirkan akademisi FISIP UTU dan unsur Lembaga Wali Nanggroe Aceh (Khatibul Wali) sebagai narasumber.
Pembahasan mencakup perjalanan proses perdamaian Aceh, pelaksanaan butir-butir MoU Helsinki, hingga tantangan dan peluang penerapan UUPA di tengah dinamika pembangunan daerah. Rektor UTU yang diwakili Wakil Dekan I FISIP UTU, Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si., menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab akademik sekaligus moral untuk menghadirkan ruang dialog publik yang objektif.
Perdamaian Bukan Sekadar Sejarah, tapi Amanah
“Perdamaian Aceh bukan hanya sebuah capaian sejarah, tetapi juga amanah yang harus terus dijaga bersama,” ujar Dr. Afrizal. Menurutnya, forum ilmiah seperti ini penting agar generasi muda memahami substansi MoU Helsinki dan UUPA secara komprehensif.
Ia menambahkan, mahasiswa diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkuat demokrasi serta mendorong pembangunan Aceh yang inklusif dan berkeadilan. Posisi perguruan tinggi dinilai strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus tempat lahirnya gagasan konstruktif untuk harmonisasi sosial.
Implementasi MoU Helsinki Butuh Komitmen Semua Pihak
Kepala Sekretariat Wali Nanggroe Aceh, Abdullah Hasballah, S.Ag., MSM., menekankan keberhasilan perdamaian tidak hanya diukur dari berakhirnya konflik bersenjata. Menurutnya, komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan mengimplementasikan kesepakatan yang telah dicapai menjadi kunci utama.
“MoU Helsinki dan UUPA merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan perdamaian Aceh. Tugas kita hari ini adalah memastikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap dipahami, dijaga, dan diimplementasikan secara konsisten,” ungkap Abdullah. Ia menilai generasi muda punya peran strategis sebagai penerus estafet perdamaian agar Aceh terus berkembang dalam suasana aman, damai, dan bermartabat.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perdamaian Berkelanjutan
Dialog interaktif ini mempertemukan unsur akademisi, pemerintah, dan lembaga adat untuk memperkuat sinergi menjaga keberlanjutan perdamaian di Aceh. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemahaman terhadap MoU Helsinki dan UUPA diharapkan semakin mengakar dan menjadi pijakan bagi pembangunan daerah yang berkeadilan.
