TAKENGON — Anggota DPRK Aceh Tengah, Khairul Ahadian, menyampaikan usulan ini dalam acara Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Digital Marketing di Hotel Petro Gayo, Sabtu (20/6/2026). Kegiatan itu difasilitasi langsung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
Mengapa Nomenklatur Harus Berubah?
Menurut Khairul, ekonomi kreatif memiliki karakteristik dan kebutuhan pengembangan yang berbeda dari pariwisata. Selama ini, urusan tersebut hanya menjadi sub-bagian di Dinas Pariwisata, sehingga pembinaan terhadap pelaku usaha tidak optimal.
“Kami berharap nomenklatur Dinas Pariwisata diperkuat menjadi dinas yang secara khusus menangani ekonomi kreatif. Dengan demikian, pembinaan terhadap pelaku ekraf dapat dilakukan secara lebih fokus dan berkelanjutan,” kata Khairul.
Dampak Penguatan Kelembagaan bagi Pelaku Ekraf
Khairul menilai, perubahan struktur ini akan membuka akses lebih besar bagi Aceh Tengah ke program pemerintah pusat. Koordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif akan lebih mudah jika sektor ini memiliki payung dinas tersendiri.
“Ketika sektor ekonomi kreatif mendapat perhatian jelas dalam kelembagaan daerah, koordinasi dengan pusat pun semakin mudah. Ini penting agar program pengembangan ekraf lebih banyak hadir di Aceh Tengah,” ujarnya.
Digital Marketing Jadi Prioritas Peningkatan SDM
Dalam kesempatan yang sama, Khairul mengapresiasi program peningkatan kapasitas dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Ia menekankan bahwa pelaku ekonomi kreatif di Aceh Tengah perlu dibekali kemampuan digital marketing untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Menurutnya, penguatan SDM dan kelembagaan harus berjalan beriringan. Tanpa struktur yang jelas, program pembinaan tidak akan berkelanjutan.
“DPRK Aceh Tengah siap mendukung berbagai langkah yang memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Kami ingin sektor ini tumbuh lebih maju, memberi nilai tambah bagi produk lokal, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Khairul.
