BANDA ACEH — Dr. Safwan Nurdin mengingatkan bahwa pembangunan Aceh berada di persimpangan kritis. Di satu sisi, optimisme menguat dengan masuknya investasi raksasa seperti Mubadala Energy di sektor energi dan rencana investasi Rp200 triliun di Kabupaten Nagan Raya. Di sisi lain, kerusakan lingkungan semakin nyata dengan menyusutnya hutan dan meningkatnya frekuensi banjir serta longsor.
Paradoks Pertumbuhan dan Kesejahteraan
Data ekonomi menunjukkan realisasi investasi Aceh pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp9 triliun atau 95 persen dari target. Namun, angka kemiskinan masih bertahan di kisaran 12 persen atau lebih dari 790 ribu jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga masih tinggi, yakni 5–6 persen, dan didominasi oleh lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi.
"Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif dan belum mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan secara optimal," ujar Safwan dalam analisisnya yang dikutip, Senin (14/4). Ia menekankan bahwa kualitas institusi dan tata kelola menjadi faktor penentu, bukan sekadar akumulasi modal.
Belanja Pemerintah dan Ketergantungan Fiskal
Safwan menyoroti struktur ekonomi Aceh yang masih sangat bergantung pada belanja pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 tercatat mencapai lebih dari Rp11 triliun, belum termasuk aliran dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini, menurutnya, membuat daerah rentan terhadap tekanan eksternal seperti fluktuasi nilai tukar rupiah dan perlambatan ekonomi global.
"Daerah dituntut membangun daya tahan ekonominya sendiri melalui investasi yang produktif, tata kelola yang efektif, dan belanja publik yang berkualitas," tegasnya.
Ancaman Bencana dan Kerusakan Lingkungan
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua FPRB Aceh, Safwan juga menyoroti ironi di tengah gencarnya investasi. Masyarakat menyaksikan hutan yang terus menyusut, daerah aliran sungai yang semakin rentan, serta banjir dan longsor yang datang dengan frekuensi lebih tinggi. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi di atas kertas tanpa peningkatan kualitas hidup yang nyata.
"Aceh seolah berada di persimpangan penting: melaju dengan ambisi investasi yang besar atau memastikan pembangunan tetap berpijak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Pelajaran dari Teori Pembangunan Modern
Safwan mengutip teori ekonom pemenang Nobel, Douglass North, yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kualitas institusi yang mengelolanya. Daerah dengan tata kelola yang baik mampu mengubah investasi menjadi kesejahteraan. Sebaliknya, daerah yang lemah tata kelolanya hanya menghasilkan pertumbuhan di atas kertas.
Dengan tekanan ekonomi global yang diprediksi melambat akibat ketegangan geopolitik dan perubahan iklim, Aceh dinilai perlu segera membenahi tata kelola agar investasi yang masuk benar-benar berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan risiko bencana.
