TAPAKTUAN — Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Selatan, Skar Fharaby, menyatakan percepatan ini krusial karena waktu pengerjaan semakin sempit. Normalisasi Krueng Trumon, pembangunan jembatan di Seuneubok Puntho, dan jaringan irigasi di Desa Padang Harapan menjadi prioritas utama.
“Target pada Agustus ini kalau bisa di atas 50 persen agar anggaran segera terserap dan penanganan di lapangan cepat selesai. Waktu sudah mendekati musim hujan sehingga seluruh pekerjaan perlu dipercepat,” kata Skar.
Proyek normalisasi Krueng Trumon diutamakan lantaran sungai ini berfungsi vital mengalirkan air ke kawasan persawahan warga. Pendangkalan sungai tengah ditangani untuk memperlancar aliran air, menekan risiko luapan, serta menjaga aktivitas pertanian masyarakat sekitar.
Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut mengawal proyek ini. Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mendorong agar normalisasi Krueng Trumon dilengkapi pembangunan jembatan Armco.
“Ketika debit air naik, kita berharap alirannya dapat tertampung dan terdistribusi dengan baik sehingga tidak meluap maupun menggenangi jalan,” ujar Imran. Jembatan Armco dinilai mampu memperkuat konektivitas dan mendukung mobilitas ekonomi masyarakat.
Pemkab Aceh Selatan membangun drainase sepanjang 3.800 meter di Desa Padang Harapan dengan nilai anggaran sekitar Rp59 miliar. Proyek ini dirancang untuk mempercepat pembuangan genangan air saat curah hujan tinggi, sekaligus mengatasi banjir yang hampir setiap tahun merendam desa tersebut.
Nur Diayati (43), warga Desa Padang Harapan, berharap pembangunan drainase menjadi solusi permanen atas persoalan banjir yang selama ini mereka hadapi.
“Mudah-mudahan setelah ada drainase, desa kami tidak banjir lagi. Selama ini hampir setiap tahun terjadi banjir. Dengan adanya drainase, kami berharap air dapat langsung mengalir,” tuturnya.
Koordinator Lapangan Proyek Drainase Desa Padang Harapan, T. Chairumansyah, menyebut pembangunan serupa juga dilakukan di lima kabupaten dan kota lainnya di Aceh dengan total anggaran sekitar Rp285 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi tambahan TKD di Kabupaten Aceh Selatan telah mencapai Rp24,8 miliar atau 48,04 persen dari total pagu sekitar Rp51,6 miliar. Satgas PRR memastikan pengawalan ketat terhadap penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi warga.
Imran menambahkan, percepatan pembangunan ini diharapkan meningkatkan perlindungan masyarakat dari potensi banjir susulan. Dengan infrastruktur yang lebih baik, aliran air dapat tertampung dan terdistribusi secara optimal sehingga tidak meluap ke permukiman maupun menggenangi badan jalan.