BANDA ACEH — Perdebatan mengenai arah pengembangan proyek migas Blok South Andaman terus memanas. Alih-alih menolak investasi, masyarakat sipil justru mendorong adanya dialog konkret antara Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, dan investor untuk mencari solusi paling menguntungkan bagi daerah. Isu utamanya kini terletak pada pilihan lokasi pembangunan fasilitas pengolahan gas: di darat atau di laut.
Menurut Iskandar, dari perspektif bisnis, investor tentu akan memilih skema yang paling efisien dan aman secara operasional, seperti pembangunan fasilitas pengolahan di laut (offshore processing facility). Opsi ini dinilai mampu menekan biaya investasi dan risiko operasional. Namun, dari sudut pandang pembangunan daerah, pilihan tersebut dinilai kurang berdampak.
"Kalau seluruh proses dilakukan di laut, manfaat ekonomi yang dirasakan daerah tentu akan sangat terbatas. Sebaliknya, jika fasilitas pengolahan dibangun di darat, peluang investasi turunan, lapangan kerja, dan pertumbuhan industri lokal akan jauh lebih besar," ujar Iskandar dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Iskandar juga menyoroti surat yang telah dikirimkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, kepada pemerintah pusat pada Februari 2026 lalu. Surat tersebut berisi harapan agar fasilitas pengolahan gas dibangun di Aceh. Kini, memasuki Juni 2026, publik menanti perkembangan dari komunikasi tersebut.
"Publik tentu ingin mengetahui apakah sudah ada pertemuan antara Pemerintah Aceh, Kementerian ESDM, SKK Migas, BPMA, dan investor. Jika sudah, apa hasilnya, jika belum apa kendalanya?" ungkap Iskandar.
Ia menambahkan, semakin banyaknya pernyataan yang muncul di ruang publik harus direspons dengan langkah konkret. Hal ini penting untuk mencegah berkembangnya persepsi yang keliru, terutama anggapan bahwa masyarakat Aceh menolak investasi.
Aceh memiliki pengalaman panjang dalam industri migas nasional melalui keberadaan Kilang Arun (Arun NGL) yang pernah menjadi salah satu penopang energi nasional. Pengalaman tersebut, kata Iskandar, menjadi pelajaran berharga agar pengelolaan sumber daya alam ke depan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
"Kilang Arun adalah bagian dari sejarah Aceh. Kita berharap South Andaman menjadi masa depan Aceh yang lebih makmur. Ini momentum yang harus dimanfaatkan dengan bijak dan penuh perhitungan," ujar Iskandar.
Ia meyakini, dengan komunikasi yang terbuka serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, solusi terbaik dapat ditemukan tanpa menghambat iklim investasi maupun prospek industri migas Aceh di masa depan. "Keberadaan fasilitas pengolahan gas di darat dapat menjadi titik temu yang harmonis antara target bisnis investor dan harapan kesejahteraan yang dicita-citakan masyarakat Aceh," pungkasnya.