BANDA ACEH — Persoalan bendera Bintang Bulan kembali dibahas di tingkat pusat. Yusril menyebut perbedaan pandangan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat menjadi akar berlarutnya penyelesaian masalah tersebut.
Pemerintah telah menghimpun dokumen terkait Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Qanun itu merujuk pada Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
UUPA Menyerahkan Pengaturan Bendera ke Qanun
Yusril mengingatkan bahwa ketentuan mengenai bendera Aceh memang diatur dalam UUPA. Pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada qanun sebagai produk hukum daerah.
Menurutnya, persoalan bendera kemudian berlarut-larut karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh saat Qanun Nomor 3 Tahun 2013 dibahas.
"Jadi, kami ingin menyelesaikan persoalan ini. Beberapa alternatif dan beberapa pilihan sudah sering didiskusikan dan didialogkan. Kata akhir nanti tentu ada di tangan Presiden yang akan memutuskan," kata Yusril, dikutip Sabtu (07/11/2026).
Musyawarah dengan Mualem hingga Tokoh Masyarakat
Pemerintah telah melakukan musyawarah dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, Wakil Gubernur Aceh, pimpinan dan anggota DPRA, serta sejumlah tokoh masyarakat. Forum itu digelar untuk mencari jalan keluar atas persoalan bendera.
Yusril menegaskan pemerintah pusat tidak mengabaikan persoalan bendera maupun status Blang Padang. Namun, penyelesaiannya membutuhkan proses dan kesepakatan bersama.
Sejumlah alternatif dan pilihan disebut sudah sering didiskusikan dalam dialog antara kedua pihak. Keputusan akhir atas persoalan ini akan diambil Presiden setelah proses pembahasan tuntas.