BANDA ACEH — Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyatakan percepatan realisasi menjadi perhatian Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) karena tambahan TKD diarahkan untuk mendukung penanganan dampak bencana hidrometeorologi. Sisa anggaran yang belum terserap mencapai sekitar Rp1,195 triliun dan masih dalam tahap pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah Aceh membuka akses pemantauan realisasi anggaran melalui Portal Pemerintah Aceh di laman https://p2k-apba.acehprov.go.id/views/tv.html. Portal itu disebut sebagai media informasi bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan anggaran secara transparan.
Realisasi Provinsi Capai 29,03 Persen, Kabupaten/Kota 26,31 Persen
Data Pemerintah Aceh menunjukkan realisasi tambahan TKD di tingkat provinsi mencapai Rp239,46 miliar atau 29,03 persen dari alokasi Rp824,82 miliar. Sementara realisasi di kabupaten/kota mencapai Rp217,62 miliar atau 26,31 persen dari alokasi Rp827,26 miliar.
Sejumlah perangkat daerah provinsi mencatat capaian relatif tinggi. Dinas Tenaga Kerja mencapai 84 persen, BPKA 65,5 persen, dan Dinas Pangan 66 persen.
Namun empat dinas lain masih jauh dari separuh anggaran. Dinas Kelautan dan Perikanan baru mencapai 8,7 persen, Dinas Perumahan dan Permukiman 13 persen, Badan Penanggulangan Bencana Aceh 11,3 persen, dan Dinas Sosial 18,2 persen.
Aceh Selatan Tertinggi 65,3 Persen, Nagan Raya Terendah 2,7 Persen
Di tingkat kabupaten/kota, Aceh Selatan mencatat realisasi tertinggi sebesar 65,3 persen, disusul Gayo Lues 57,6 persen dan Aceh Jaya 32,9 persen. Adapun realisasi terendah tercatat di Nagan Raya sebesar 2,7 persen, Sabang 6 persen, dan Subulussalam 10,6 persen.
Nurlis menyebut perbedaan capaian itu menjadi bahan evaluasi bersama bagi Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Menurut dia, daerah dengan realisasi rendah harus segera mengidentifikasi persoalan dan mengambil langkah percepatan.
"Daerah yang realisasinya masih rendah harus segera melihat apa persoalannya dan mengambil langkah. Sementara daerah yang sudah berjalan baik dapat menjadi contoh dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan," kata Nurlis di Banda Aceh, Minggu (20 September 2026).
Percepatan Tetap Harus Lewat Perencanaan dan Tata Kelola
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) meminta perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang tingkat realisasinya masih rendah segera mengidentifikasi hambatan. Permintaan itu disampaikan melalui Nurlis selaku juru bicara pemerintah provinsi.
Nurlis menegaskan percepatan tidak boleh dilakukan tanpa perencanaan. Anggaran harus tetap tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita ingin cepat, tetapi bukan berarti boleh tergesa-gesa tanpa perencanaan. Kita ingin anggaran bergerak, tetapi tetap tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Pemerintah Aceh akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan tambahan TKD untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi. Nurlis menyatakan masyarakat tidak membutuhkan anggaran yang sekadar tercatat.
"Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir. Dan kehadiran itu harus terlihat dalam kerja nyata. Karena pada akhirnya, uang negara bukan sekadar angka dalam dokumen. Ia harus berubah menjadi tindakan, pelayanan, pembangunan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat Aceh—terutama ketika menyangkut penanggulangan bencana hidrometeorologi," katanya.
