BANDA ACEH — Sisa sekitar Rp1,195 triliun dari tambahan TKD masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan dampak bencana hidrometeorologi di seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Nurlis Effendi menyampaikan hal itu di Banda Aceh, Minggu (20/9/2026). Ia menegaskan percepatan realisasi menjadi perhatian langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
"Pesan Gubernur jelas, anggaran harus bekerja. Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi manfaatnya terlambat dirasakan masyarakat, terutama ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah dalam menghadapi bencana," kata Nurlis.
Provinsi Serap Rp239,46 Miliar, Kabupaten/Kota Rp217,62 Miliar
Data Pemerintah Aceh menunjukkan realisasi tambahan TKD tingkat provinsi mencapai Rp239,46 miliar atau 29,03 persen dari alokasi Rp824,82 miliar. Sementara realisasi di kabupaten/kota mencapai Rp217,62 miliar atau 26,31 persen dari alokasi Rp827,26 miliar.
Di tingkat provinsi, sejumlah perangkat daerah mencatat capaian relatif tinggi. Dinas Tenaga Kerja mencapai 84 persen, BPKA 65,5 persen, dan Dinas Pangan 66 persen.
Namun, masih ada perangkat daerah dengan realisasi rendah. Dinas Kelautan dan Perikanan baru 8,7 persen, Dinas Perumahan dan Permukiman 13 persen, Badan Penanggulangan Bencana Aceh 11,3 persen, dan Dinas Sosial 18,2 persen.
Aceh Selatan Tertinggi, Nagan Raya Terendah
Pada tingkat kabupaten/kota, Aceh Selatan mencatat realisasi tertinggi sebesar 65,3 persen. Disusul Gayo Lues 57,6 persen dan Aceh Jaya 32,9 persen.
Realisasi terendah tercatat di Nagan Raya sebesar 2,7 persen, Sabang 6 persen, dan Subulussalam 10,6 persen. Perbedaan capaian itu menjadi bahan evaluasi bersama Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
"Daerah yang realisasinya masih rendah harus segera melihat apa persoalannya dan mengambil langkah. Sementara daerah yang sudah berjalan baik dapat menjadi contoh dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan," ujar Nurlis.
Wagub Minta Hambatan Segera Diidentifikasi
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang realisasinya masih rendah segera mengidentifikasi hambatan. Langkah percepatan pun harus segera diambil.
"Yang kita dorong bukan sekadar mengejar persentase serapan. Yang kita dorong adalah agar setiap rupiah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata," kata Nurlis.
Nurlis menambahkan percepatan tetap harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang baik. Kecepatan dinilai penting dalam situasi kebencanaan, tetapi tidak boleh mengorbankan ketepatan sasaran.
"Kita ingin cepat, tetapi bukan berarti boleh tergesa-gesa tanpa perencanaan. Kita ingin anggaran bergerak, tetapi tetap tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Publik Bisa Pantau Realisasi via Portal Pemprov
Sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, perkembangan realisasi tambahan TKD 2026 dapat dipantau berkala melalui Portal Pemerintah Aceh di laman https://p2k-apba.acehprov.go.id/views/tv.html.
"Portal tersebut menjadi salah satu media informasi bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan realisasi anggaran secara transparan," kata Nurlis.
Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dan memantau pelaksanaan tambahan TKD untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi. Nurlis menekankan uang negara harus berubah menjadi tindakan dan pelayanan yang benar-benar dirasakan rakyat Aceh.
