BANDA ACEH — Puluhan anak di kawasan pesisir Gampong Deah Raya terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan tahun ini. Keuchik Gampong Deah Raya, Samsul Bahri, mengungkapkan bahwa setelah melewati proses SPMB, tidak ada satu pun sekolah yang menerima anak-anak tersebut.
Persoalan ini disampaikan Samsul Bahri saat beraudiensi dengan Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, di gedung DPRK setempat, Senin (27/7/2026). Ia menjelaskan bahwa selama ini anak-anak Deah Raya memang bersekolah di luar kampung karena belum tersedianya sekolah dasar di lingkungan mereka.
DPRK Desak Disdikbud Bergerak Cepat
Menanggapi keluhan tersebut, Irwansyah meminta Kadisdikbud Banda Aceh memastikan seluruh anak yang belum memperoleh sekolah dapat diterima pada tahun ajaran ini. "Jangan ada anak-anak Banda Aceh yang putus sekolah, pak kadis harus mengakomodir mereka yang belum mendapatkan sekolah ini dengan secepatnya," ujarnya.
Untuk solusi jangka pendek, Irwansyah mengarahkan dinas terkait agar memindahkan anak-anak Deah Raya ke sekolah terdekat, seperti di Alue Naga, Tibang, dan Lamdingin. Sementara untuk jangka panjang, ia mendesak pemerintah membangun sekolah di Gampong Deah Raya mengingat jumlah penduduk di kawasan pesisir itu terus bertambah dan perumahan baru kian berkembang.
Lahan Bekas SDN 99 yang Terbengkalai
Dalam audiensi yang sama, Samsul Bahri yang didampingi Tuha Peut, Bin Hasyim, membeberkan bahwa di kampungnya terdapat lahan bekas SDN 99 yang telah terbengkalai. Sekolah yang berdiri sejak 1986 itu hancur saat tsunami 2004 dan tak kunjung dibangun kembali karena saat itu jumlah penduduk dinilai minim sehingga tidak ada murid.
Sejak saat itu, lahan yang tercatat sebagai aset Pemko Banda Aceh itu dibiarkan kosong. Belakangan, lahan tersebut justru dipinjam-pakaikan untuk peruntukan lain, bukan untuk pembangunan sekolah. "Kami tidak pernah diberi tahu. Tiba-tiba ada proyek dibangun di atas lahan bekas sekolah itu tanpa pemberitahuan kepada pihak gampong," keluh Samsul Bahri.
Anggota DPRK Soroti Pengelolaan Aset
Anggota DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan bahwa aset yang diperuntukkan bagi pendidikan seharusnya tidak dialihkan ke kepentingan lain. Menurutnya, pendidikan merupakan kebutuhan utama masyarakat. Ia juga mendesak Disdikbud segera mencarikan solusi agar seluruh anak Deah Raya dapat bersekolah.
Sementara itu, Irwansyah menyoroti pengelolaan aset Pemko Banda Aceh. Ia meminta agar lahan yang sejak awal dihibahkan untuk kepentingan pendidikan tidak dialihfungsikan. "Sangat disayangkan jika pengalihan lahan dilakukan tanpa melibatkan keuchik dan perangkat gampong sebagai tuan rumah tempat tersebut berada. Hal seperti ini tidak boleh terulang," katanya.
Disdikbud Siapkan Satu Rombel Baru
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh, Sulaiman Bakri, menyatakan pihaknya akan segera membuka satu rombongan belajar (rombel) baru di SD Negeri 58 Alue Naga sebagai solusi sementara. Ia memastikan seluruh anak yang sebelumnya belum memperoleh sekolah akan dapat mengikuti proses belajar pada tahun ajaran ini.
Terkait lahan bekas sekolah, Sulaiman menjelaskan lokasi tersebut sebelumnya sudah masuk dalam pemetaan pembangunan sekolah. Pihaknya bahkan telah mengusulkan pembangunan SMP di kawasan itu kepada pemerintah pusat. Namun, rencana tersebut kini terkendala karena lahan yang disiapkan sudah tidak lagi tersedia.
