BANDA ACEH — Fraksi Gabungan Golkar–PKB–PPP DPRK Banda Aceh memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh atas komitmennya mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum produktif. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi aset sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Golkar–PKB–PPP, Faisal Ridha, dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh. Ia menegaskan pengelolaan aset harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Percepatan Inventarisasi dan Legalitas Aset
Fraksi meminta percepatan inventarisasi, penataan administrasi, serta penyelesaian legalitas aset. Tujuannya agar seluruh aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Selain itu, Fraksi Golkar–PKB–PPP mendorong belanja daerah lebih berorientasi pada hasil. Prioritas diberikan pada pelayanan publik, pengendalian banjir, penataan kota, penguatan UMKM, ekonomi syariah, pendidikan, kesehatan, dan transformasi digital.
Perluasan Basis Pajak Tanpa Bergantung pada Hotel dan Restoran
Terkait PAD, fraksi meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan penyesuaian target pajak hotel dan restoran. Langkah lain yang didorong adalah memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, dan mengoptimalkan sistem perpajakan digital.
Fraksi juga mendukung pengembangan infrastruktur ekonomi. Beberapa di antaranya pemanfaatan pasar sebagai Gerai Koperasi Merah Putih, pengoperasian cold storage, pengembangan pariwisata, dan peningkatan investasi.
Hambatan Administrasi dan Teknis Harus Segera Diselesaikan
Seluruh hambatan administrasi dan teknis diminta segera diselesaikan. Fraksi menilai fasilitas yang telah dibangun harus bisa dimanfaatkan masyarakat secara langsung.
Di sisi lain, Fraksi Golkar–PKB–PPP mengapresiasi penataan kawasan kota melalui penertiban bangunan liar, pedagang kaki lima, reklame, jaringan utilitas, dan ruang terbuka hijau. Peningkatan kualitas drainase dan infrastruktur jalan juga mendapat sorotan positif.
Fraksi berharap seluruh kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten, humanis, berkeadilan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Banda Aceh.
