BANDA ACEH — Sebanyak 120 pimpinan dayah dari 22 kabupaten/kota berkumpul di Asrama Haji Banda Aceh, Rabu (9/7/2026), untuk menandatangani surat perjanjian swakelola pembangunan dan pengembangan prasarana dayah tahun anggaran 2026. Kegiatan ini dipimpin Plt Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin, didampingi jajaran pejabat dinas serta unsur Inspektorat Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh.
Anggaran Rp157 Miliar untuk 102 Dayah
Muhsin menjelaskan, tahun ini Pemerintah Aceh mengalokasikan dana sekitar Rp157 miliar untuk membangun sarana dan prasarana di 102 dayah. Pembangunan meliputi ruang belajar, asrama santri, serta fasilitas penunjang lain yang diharapkan meningkatkan mutu belajar-mengajar dan kenyamanan santri.
“Alhamdulillah, hari ini seluruh proses administrasi telah selesai dan mulai Senin anggaran sudah dapat dicairkan sehingga pekerjaan pembangunan bisa langsung dimulai,” ujar Muhsin di hadapan para pimpinan dayah.
Model Swakelola: Dayah Bangun Mandiri Tanpa Kontraktor
Seluruh proyek dikerjakan melalui sistem swakelola. Artinya, pimpinan dayah bersama guru dan masyarakat mengelola langsung pekerjaan tanpa melibatkan pihak rekanan. Model ini diyakini meningkatkan rasa kepemilikan terhadap bangunan, menjaga kualitas, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal di lingkungan dayah.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dayah Aceh sekaligus Ketua Panitia, Lian Sofyan P, mengatakan penandatanganan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh tahapan pembangunan—dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penyelesaian. Ia menargetkan seluruh proyek selesai dalam lima bulan.
Komitmen Gubernur Mualem di Tengah Tekanan Anggaran
Muhsin menegaskan, program ini merupakan wujud komitmen Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) yang menempatkan pendidikan dayah sebagai prioritas pembangunan daerah. Meski anggaran Otonomi Khusus mengalami penurunan, perhatian terhadap dayah tidak dikurangi.
“Ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem dan Dek Fadh benar-benar peduli terhadap kemajuan dayah serta peningkatan kualitas pendidikan Islam di Aceh,” kata Muhsin.
Pengawasan Ketat dari Inspektorat dan Kejaksaan
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Inspektorat Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh yang diwakili Kepala Seksi Penerangan Hukum, Ali Rasab Lubis. Kehadiran aparat pengawasan dan penegak hukum bertujuan memberikan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan swakelola yang benar, akuntabel, dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Muhsin berharap, kegiatan yang baru pertama kali digelar secara terpusat di Banda Aceh ini bisa menjadi model bagi pelaksanaan pembangunan dayah tahun-tahun mendatang. “Melalui kolaborasi seluruh pihak, pembangunan prasarana dayah akan semakin berkualitas sehingga mampu melahirkan lingkungan pendidikan Islam yang lebih maju, nyaman, dan berkualitas,” pungkasnya.
