BANDA ACEH — Ironi ini begitu akut hingga nyaris seperti lelucon, tulis Calvin Ho, kandidat doktor dari City University of Hong Kong dalam artikelnya di SAGOE TV. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau dan garis pantai 54.000 kilometer, tetap membangun dengan logika daratan sejak kemerdekaan. Di Aceh, paradoks itu paling kasatmata: wilayah yang mengapit Selat Malaka—dilalui 75.000 kapal per tahun, mengangkut 30 persen perdagangan dunia—tak menuai manfaat ekonomi berarti.
Armada Nasional Hanya Kuasai 1,2 Persen Kapasitas Angkut Dunia
Data kajian itu memprihatinkan. Armada nasional Indonesia hanya menguasai 1,2 persen total kapasitas angkut kapal dunia berdasarkan bobot mati. Sementara kapal raksasa COSCO, Maersk, Evergreen, dan CMA CGM melintas perairan Indonesia setiap hari tanpa pernah berlabuh. Mereka memilih membeli bahan bakar dan mengurus kargo di Singapura dan Malaysia. Pelabuhan di luar Jawa, termasuk Aceh, kosong melompong.
Warisan Kolonial yang Tak Pernah Dibongkar
Calvin Ho menulis kegagalan ini bukan nasib, melainkan hasil pilihan kebijakan delapan dekade. Belanda mewariskan sistem logistik hub-and-spoke melalui Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (KPM) sejak 1888, dengan Batavia sebagai pusat tunggal. Ketika Indonesia menasionalisasi aset KPM pada 1952 dan membentuk PELNI, hanya bendera di buritan kapal yang berubah. Orientasi tetap sama: angkutan penumpang antarpulau yang memusat ke Jawa, tanpa pengembangan galangan kapal serius.
PT PAL Tak Pernah Jadi Galangan Kelas Dunia
PT PAL di Surabaya, satu-satunya galangan kapal milik negara, tak pernah tumbuh dari fasilitas perbaikan dan produksi kapal perang kecil. Kapal tanker Pertamina dibeli dari Jepang. Feri PELNI dipesan dari Jerman. Kontainer ekspor Indonesia dibangun di Korea Selatan, lalu dioperasikan perusahaan Swiss, Denmark, dan Prancis. "Indonesia memasuki kemerdekaan sebagai pengguna kapal asing dan, delapan dekade kemudian, masih berada dalam posisi yang sama," tulis Calvin Ho.
Pelajaran dari Tiongkok: Keputusan di Titik Awal
Perbandingan dengan Tiongkok setelah 1949 menjadi tamparan keras. Republik Rakyat Tiongkok mewarisi industri perkapalan hancur perang dan ketergantungan total pada kapal asing—sama seperti Indonesia. Namun alih-alih membiarkan galangan Dalian dan Jiangnan sebagai fasilitas perbaikan, negara mengembangkannya secara sistematis dengan dukungan penuh, termasuk alokasi baja dari industri berat. Hasilnya, Tiongkok kini menjadi kekuatan maritim global. Indonesia, dengan semua potensi geografisnya, masih menjadi penonton di laut sendiri.
