BANDA ACEH — Cek Mada menyebutkan, dalam produksi ribuan porsi makanan setiap hari, potensi human error tetap ada dan tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan menjatuhkan sanksi. Menurutnya, faktor seperti perubahan petunjuk teknis yang mendadak kerap membuat mitra kebingungan menyesuaikan diri dalam waktu singkat.
"Kalau ada dapur MBG disuspen, tentu harus dievaluasi. Tetapi evaluasinya harus objektif. Jangan semua kesalahan langsung dianggap disengaja atau digeneralisir," kata Cek Mada dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).
Bukan Pekerjaan Sederhana
Cek Mada menjelaskan, setiap dapur MBG di Aceh rata-rata memproduksi 2.000 hingga 3.000 porsi per hari. Prosesnya mencakup ketersediaan bahan baku, proses memasak, distribusi, standar kebersihan, hingga ketepatan waktu makanan sampai ke penerima manfaat.
Ia menekankan, jika terjadi kekeliruan teknis, yang perlu diperkuat adalah pembinaan dan sistem pengawasan. Bukan semata-mata menjatuhkan sanksi tanpa melihat akar persoalan di lapangan. "Yang perlu diperkuat adalah pembinaan dan sistem pengawasan, bukan semata-mata menjatuhkan sanksi tanpa melihat akar persoalan," tegasnya.
Dampak Ekonomi Besar bagi Petani dan Nelayan Aceh
Di sisi lain, Cek Mada menyoroti potensi ekonomi besar dari program MBG bagi daerah. Keberadaan dapur-dapur ini membuka lapangan kerja baru dan menciptakan pasar tetap bagi produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Kebutuhan harian seperti cabai, telur, sayur, ikan, ayam, dan beras menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru jika dikelola terintegrasi.
"Efek positif dapur MBG ini sangat besar. Ada lapangan kerja, ada kebutuhan bahan baku yang rutin, ada perputaran uang di daerah, termasuk di kawasan terpencil," kata Cek Mada.
Namun, ia mengingatkan agar peluang itu tidak mengalir ke luar Aceh. Ia mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat sentra produksi pangan lokal. "Harus ada sentra produksi pertanian, peternakan, dan perikanan yang terpadu. Jangan sampai kebutuhan dapur MBG besar, tetapi bahan bakunya lebih banyak dibeli dari luar Aceh," tegasnya.
Usul KPPBGN Aceh Dipisah dari Sumut
Cek Mada juga mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera memproses pemisahan Kantor Pelaksana Program BGN (KPPBGN) Aceh dari Sumatera Utara. Menurutnya, karakteristik wilayah Aceh yang luas, kondisi geografis, dan sosial ekonomi yang berbeda membutuhkan pengawasan yang lebih dekat.
"Wilayah Aceh luas, tantangannya berbeda, maka pengawasannya juga harus lebih dekat. Agar koordinasi, pembinaan, dan monitoring terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh bisa lebih efektif," ujarnya.
Ia berharap polemik yang muncul tidak melemahkan semangat program unggulan Presiden Prabowo ini. Sebaliknya, kritik dan evaluasi harus dijadikan momentum memperbaiki tata kelola dan memastikan manfaat ekonomi program benar-benar dirasakan masyarakat Aceh. Cek Mada juga meminta pemilik dapur MBG mematuhi petunjuk teknis BGN secara menyeluruh, mulai dari higienitas hingga distribusi, demi menjaga kepercayaan publik.
