KUALA SIMPANG — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Tamiang memastikan rehabilitasi infrastruktur pendidikan pascabencana tetap menjadi prioritas utama pada tahun 2026. Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Aceh Tamiang, Sepriyanto, mengungkapkan bahwa pembangunan kembali sekolah terdampak terus dipacu dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Anggaran Baru untuk 254 Sekolah, 36 Lainnya Masih Proses
Sepriyanto menjelaskan, pada tahun ini sebanyak 254 unit sekolah telah memperoleh alokasi anggaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana alam pada akhir tahun lalu.
"Saat ini kita terus memacu pembangunan sekolah terdampak bencana, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan Sekolah Menengah Pertama," ujar Sepriyanto, Senin (11/5/2026).
Meski demikian, masih terdapat 36 unit sekolah yang belum mendapatkan alokasi. Pihak dinas menyebut proses pengajuan untuk revitalisasi tengah berjalan.
Rincian Kerusakan: 78 Sekolah Rusak Berat, 269 Rusak Sedang
Berdasarkan data Disdikbud Aceh Tamiang, dari total 394 sekolah terdampak, sebanyak 47 unit mengalami rusak ringan. Adapun 269 unit sekolah masuk kategori rusak sedang, dan 78 unit lainnya mengalami rusak berat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menargetkan seluruh sekolah yang rusak dapat kembali layak pakai agar kegiatan belajar mengajar berjalan optimal. "Kami terus berupaya agar sekolah yang belum mendapat alokasi anggaran untuk segera direvitalisasi oleh Kemendikdasmen agar seluruhnya dalam kondisi layak pakai kembali," kata Sepriyanto.
Harapan Pemulihan Sektor Pendidikan Pascabencana
Percepatan rehabilitasi ini diharapkan tidak hanya memulihkan infrastruktur fisik, tetapi juga memastikan peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman dan layak. Dari total 459 unit sekolah di Aceh Tamiang, sebanyak 65 sekolah dinyatakan tidak terdampak sama sekali oleh bencana banjir bandang dan longsor.
Pemerintah daerah berharap proses pengajuan untuk 36 sekolah yang tersisa dapat segera mendapat respons dari pemerintah pusat, sehingga tidak ada lagi peserta didik yang terhambat aktivitas belajarnya akibat kerusakan infrastruktur.
