BANDA ACEH — Pemerintah Provinsi Aceh menggelar pertemuan lintas sektor guna mempercepat pemulihan 57.364 hektare lahan pertanian dan perkebunan yang terdampak bencana alam. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menegaskan langkah strategis ini bertujuan mengembalikan produktivitas pangan dan komoditas ekspor di 18 kabupaten/kota terdampak.
Bencana yang melanda pada November 2025 meninggalkan kerusakan infrastruktur dan lahan yang sangat signifikan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data terbaru menunjukkan ribuan hektare sawah di Serambi Mekkah masih membutuhkan intervensi anggaran dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi total.
Rincian Kerusakan 57.364 Hektare Lahan Pertanian di Aceh
Berdasarkan data teknis, luas areal persawahan yang terdampak bencana mencapai 57.364 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan dan sebagian besar telah ditangani melalui program optimasi lahan. Namun, tantangan besar masih tersisa pada lahan dengan kategori kerusakan lebih tinggi.
Kerusakan sedang tercatat seluas 13.405 hektare, sementara kerusakan berat mencapai 16.283 hektare yang hingga kini belum tertangani sepenuhnya. Pemerintah Aceh kini menaruh harapan besar pada dukungan Kementerian Pertanian untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi lahan yang belum mendapatkan bantuan tersebut.
“Optimalisasi efisiensi usaha, peningkatan produktivitas, kapasitas usaha, serta nilai tambah dan daya saing menjadi indikator penting dalam mencapai tujuan tersebut,” ujar Sekda Aceh, M. Nasir, dalam sambutan yang dibacakan Plt Kepala Distanbun Aceh, Azanuddin Kurnia, Kamis (30/4/2026).
Kementan Upayakan Tambahan Anggaran Rehabilitasi Lahan
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Hermanto, menyatakan bahwa pemerintah pusat terus memprioritaskan pemulihan kondisi lahan di Aceh. Pihaknya sedang mengupayakan penambahan alokasi anggaran agar target rehabilitasi seluruh lahan rusak ringan dan sedang bisa tuntas tahun ini.
Percepatan kegiatan ini diharapkan memungkinkan sebagian lahan yang sebelumnya terbengkalai dapat kembali ditanami mulai akhir Mei 2026. Fokus utama Kementan adalah memastikan infrastruktur irigasi dan kesuburan tanah kembali normal agar petani tidak kehilangan musim tanam berikutnya.
“Untuk lahan yang belum tertangani, Kementerian Pertanian sedang mengupayakan tambahan anggaran. Diharapkan tahun ini seluruh kerusakan ringan dan sedang dapat direhabilitasi,” kata Hermanto di hadapan jajaran dinas pertanian kabupaten/kota se-Aceh.
Sinergi Kampus dan TNI Percepat Pemulihan Sektor Perkebunan
Pemulihan ini tidak hanya mengandalkan birokrasi pemerintah, tetapi juga melibatkan akademisi dari Universitas Malikussaleh (Unimal), Universitas Syiah Kuala (USK), dan Universitas Samudra (Unsam). Keterlibatan TNI dan kelompok tani juga menjadi kunci dalam eksekusi lapangan agar bantuan tepat sasaran.
Anggota DPR RI Komisi IV, T.A. Khalid, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mendesak agar seluruh pihak bekerja ekstra keras. Menurutnya, keterlambatan penanganan akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani yang sudah lama menunggu kepastian lahan mereka.
“Petani sudah terlalu lama menunggu. Semua pihak harus serius dan bekerja ekstra agar pemulihan ini segera dirasakan manfaatnya,” tegas T.A. Khalid.
Pemerintah Aceh kini mengimbau pemerintah kabupaten/kota serta pemilik lahan untuk segera melengkapi persyaratan administratif yang dibutuhkan. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi syarat mutlak agar target lahan kembali produktif, minimal seperti kondisi sebelum bencana, dapat tercapai dalam waktu dekat.
