BANDA ACEH — Proyeksi tersebut menandai pemulihan setelah ekonomi Aceh terkontraksi 1,61 persen secara tahunan pada triwulan IV 2025. Bencana hidrometeorologi yang melanda 18 kabupaten/kota pada November 2025 sempat melumpuhkan aktivitas usaha warga.
Agus menyebut perbaikan mulai terlihat pada 2026. Menurut paparan BI, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II 2026 mencapai 4,86 persen secara tahunan, lalu 4,09 persen pada triwulan III.
"Pemulihan ekonomi Aceh mulai terlihat pada 2026. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta kementerian dan lembaga turut mendukung perbaikan ekonomi daerah," ujar Agus.
Agus menyoroti ketahanan investasi swasta di tengah proses pemulihan pascabencana. Tiga sektor menopang perekonomian Aceh: pertanian, perdagangan, dan konstruksi.
Dari sisi pembiayaan, BI mencatat pertumbuhan 25,51 persen pada triwulan III 2026. Kredit UMKM tumbuh 11,05 persen secara tahunan.
Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan tercatat 4,06 persen, masih di bawah ambang batas 5 persen. Angka itu menunjukkan tekanan pada kualitas kredit relatif terkendali meski ekonomi baru pulih.
Meski begitu, Agus mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong aktivitas usaha agar pemulihan berlangsung berkelanjutan.
Pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian BI Aceh. Kenaikan harga cabai merah dan beras, ditambah penurunan produksi akibat bencana, memberikan tekanan terhadap harga pangan.
BI bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas harga. Tekanan inflasi diperkirakan berangsur terkendali seiring masuknya masa panen raya.
Perkembangan harga pangan dan kelancaran pasokan tetap perlu dipantau. Ketidakpastian global, termasuk konflik di Timur Tengah, berpotensi memengaruhi harga komoditas dan rantai pasok.
BI Aceh berharap empat hal menopang pertumbuhan hingga akhir 2026: percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, investasi swasta, pelaksanaan program prioritas pemerintah, serta stabilitas harga pangan.
Realisasi proyeksi 4,6-5,1 persen akan bergantung pada kecepatan rekonstruksi di 18 kabupaten/kota terdampak. Semakin lambat pembangunan kembali rumah dan fasilitas usaha, semakin besar risiko target pertumbuhan meleset.