SIGLI — Wakil Bupati Pidie Alzaizi menutup Sidang Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 bersama jajaran legislatif. Hasilnya, kedua pihak sepakat menjadikan dokumen tersebut sebagai pedoman resmi dalam menyusun Rancangan APBK 2027 yang akan diajukan ke tahap berikutnya.
Kesepakatan ini diharapkan melahirkan kebijakan anggaran yang sehat, kredibel, dan realistis. Lebih jauh, anggaran yang dirancang harus berdampak nyata pada peningkatan pelayanan publik serta pembangunan di Kabupaten Pidie.
Dalam sambutan Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah yang dibacakan Alzaizi, proses pembahasan yang berjalan dinamis justru dianggap memperkaya substansi KUA dan PPAS 2027. Berbagai masukan dan koreksi dari anggota dewan dinilai menyempurnakan rancangan awal.
“Perbedaan pandangan merupakan bagian yang wajar dalam proses demokrasi dan dapat disatukan melalui dialog, musyawarah, serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Pidie,” demikian pesan bupati yang disampaikan di hadapan peserta rapat.
Memasuki tahun anggaran baru, jajaran pemerintah daerah diminta lebih cermat menetapkan prioritas. Alzaizi menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas belanja agar setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Keberhasilan pembangunan bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh ketepatan prioritas, kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Seluruh program yang didanai APBK 2027 nantinya harus dijalankan dengan disiplin, transparan, dan akuntabel. Arah ini sekaligus menjadi pengingat agar perencanaan dan pelaksanaan program berorientasi pada hasil, bukan sekadar serapan anggaran.
Rapat paripurna ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Drs. Samsul Azhar, Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, serta para wakil ketua dan anggota DPRK lainnya.
Hadir pula para staf ahli bupati, asisten sekdakab, kepala SKPK, kepala bagian, hingga para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie. Keterlibatan seluruh jajaran ini menjadi modal kolaborasi agar visi dan misi pembangunan daerah dapat tercapai setelah dokumen anggaran resmi ditetapkan.