JAKARTA — Upaya pemulihan pascabencana di Aceh terus berlanjut. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan telah menangani lebih dari 33 ribu ton material sisa bencana yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya hingga 9 Agustus 2026.
"Hingga 9 Agustus total material yang telah ditangani mencapai 33.163,69 ton sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan lingkungan, fasilitas umum, dan layanan dasar masyarakat," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan resminya, Selasa (11/8/2026).
Material yang diangkut berupa lumpur, sampah domestik, dan sisa-sisa bangunan yang menghambat aktivitas warga. Pembersihan ini menjadi prioritas utama, terutama di Aceh Tamiang yang mengalami sedimentasi cukup parah.
Menteri Dody menegaskan bahwa penanganan lumpur di Aceh Tamiang menjadi perhatian serius sejak awal bencana. Sedimentasi yang menumpuk dinilai menghambat mobilitas warga dan mengganggu fungsi lingkungan.
"Penanganan lumpur menjadi salah satu prioritas utama. Sejak awal bencana, sedimentasi dan lumpur merupakan salah satu permasalahan utama khususnya di Aceh Tamiang. Karena itu harus segera dibersihkan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dan lingkungan dapat dipulihkan," jelasnya.
Proses pembersihan melibatkan dukungan peralatan berat dan personel lapangan. Target utamanya memastikan fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan perkantoran dapat kembali beroperasi.
Selain pembersihan material, Kementerian PU juga memperbaiki infrastruktur sanitasi yang rusak akibat bencana. Dari sepuluh TPA yang terdampak, lima lokasi telah selesai ditangani, sementara lima lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Untuk instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), seluruhnya dilaporkan telah rampung diperbaiki. Pemulihan infrastruktur dasar lain seperti jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum, dan sumber daya air juga berjalan paralel.
"Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU untuk memastikan pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembersihan material bencana, tetapi juga mengembalikan fungsi infrastruktur dasar dan mendukung masyarakat Aceh agar dapat kembali beraktivitas secara aman dan bertahap," ujar Dody.
Pemerintah menargetkan seluruh proses pemulihan dapat mempercepat normalisasi aktivitas masyarakat di tiga kabupaten terdampak. Perbaikan infrastruktur dilakukan bertahap sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan di lapangan.