ACEH — Jakarta - Laporan kinerja BUMN paruh pertama 2026 bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, raksasa energi Pertamina berhasil mencatatkan pertumbuhan laba yang impresif, didorong oleh harga komoditas yang stabil dan efisiensi di lini hulu. Di sisi lain, sektor lainnya—terutama yang bergantung pada daya beli masyarakat—masih berjuang melawan tekanan pendapatan.
Data internal Kementerian BUMN yang dihimpun menunjukkan realisasi dividen setoran ke kas negara dari sektor perbankan dan infrastruktur juga belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (KAKL). Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Danantara yang resmi beroperasi sebagai pengelola aset dan agen transformasi sejak awal tahun.
Kehadiran Danantara awalnya disambut sebagai angin segar. Holding investasi ini diharapkan mampu melakukan restrukturisasi portofolio, mempercepat divestasi aset non-inti, dan memberikan suntikan modal untuk proyek strategis nasional. Namun, hingga Juni 2026, dampaknya baru terasa di sektor energi dan komoditas.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai proses transformasi memang tidak bisa instan. "Restrukturisasi BUMN butuh waktu, terutama untuk mengubah kultur korporasi dan menyehatkan laporan keuangan anak usaha yang selama ini terbebani utang," ujarnya kepada Kontan, pekan lalu.
Efisiensi menjadi kata kunci di tengah ketidakpastian global. BUMN seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) masih fokus pada penagihan piutang dan penyelesaian proyek yang tertunda, alih-alih ekspansi baru. Sementara itu, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk harus berhadapan dengan perang harga di industri telekomunikasi yang menekan margin.
Ketimpangan kinerja ini berimbas langsung pada dua hal: layanan publik dan pendapatan negara. Di sektor perbankan, BRI mencatatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 120 triliun hingga Mei 2026. Angka ini memang tumbuh, tetapi realisasinya baru mencapai 40 persen dari target tahunan, sebagian karena permintaan kredit dari sektor UMKM yang belum pulih sepenuhnya.
Di sisi lain, PLN mencatatkan prestasi dengan menyambungkan listrik ke 200 desa terpencil di Indonesia bagian timur. Program ini merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik (PSO) yang didanai negara. Namun, beban kompensasi listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA yang belum dibayar pemerintah menjadi ganjalan likuiditas PLN hingga kuartal kedua.
Ketidakmerataan ini membuat target dividen BUMN tahun ini diprediksi meleset. Kementerian Keuangan sebelumnya memasang target pendapatan dari BUMN di kisaran Rp 90 triliun, namun