BIREUEN — Organisasi kemasyarakatan yang baru terbentuk di tingkat kecamatan, Peudada Meusaboh, diharapkan menjadi cikal bakal wadah aspirasi yang lebih besar bagi warga Aceh. Anggota DPR RI Komisi IV, TA Khalid, menilai model organisasi berbasis gampong dan mukim ini efektif untuk menghimpun kebutuhan masyarakat secara terstruktur.
Gagasan itu disampaikan TA Khalid saat menghadiri silaturahmi bersama pengurus dan anggota Peudada Meusaboh di Dayah Nurul Islam, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Kamis (6/8/2026). Ia mengusulkan agar organisasi serupa tidak hanya berhenti di tingkat kecamatan, tetapi diinisiasi hingga terbentuk Aceh Meusaboh yang mencakup 23 kabupaten/kota di provinsi itu.
“Kalau seluruh daerah memiliki wadah yang sama, maka aspirasi masyarakat Aceh akan lebih mudah disuarakan secara bersama. Perjuangannya bisa dilakukan secara berjenjang dari desa sampai ke kementerian,” ujar TA Khalid dalam pertemuan tersebut.
Pembentukan Peudada Meusaboh sendiri didasari persoalan konkret yang dihadapi warga, terutama di sektor pertanian. Ketua Pembina Peudada Meusaboh, Abu Kamaruzaman, mengungkapkan bahwa pembangunan Bendungan Aneuk Gajah Rhet yang sedang berjalan justru meninggalkan persoalan bagi masyarakat di 16 desa.
Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, warga disebut telah mengalami delapan kali gagal tanam. Kondisi tersebut masih berlanjut hingga 2026 sembari menunggu penyelesaian pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang diharapkan mampu mengairi sawah-sawah mereka.
“Organisasi ini dibentuk atas inisiatif lima mukim dan 52 gampong di Kecamatan Peudada,” jelas Abu Kamaruzaman. Tujuannya, memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk mendorong kelanjutan pembangunan irigasi yang menjadi denyut nadi pertanian di wilayah tersebut.
Di sela-sela pertemuan, TA Khalid yang duduk di Komisi IV DPR RI juga memaparkan ruang lingkup kerjanya yang terbatas pada sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. Ia menegaskan tidak semua kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi langsung di tingkat pusat.
Meski demikian, salah satu usulan dari wilayah Peudada telah menunjukkan perkembangan. TA Khalid menyampaikan bahwa usulan Program Gampong Nelayan untuk Gampong Matang Pasi telah dinyatakan lulus tahap administrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kendati begitu, realisasi program tersebut masih bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah pusat.
Ketua Peudada Meusaboh, Helmi, S.Hut, turut menyampaikan sejumlah keluhan warga yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Salah satunya terkait persoalan kehutanan pascabanjir dan longsor yang terjadi pada 26 November 2025. Menurutnya, masih ada sejumlah persoalan di lapangan yang belum terselesaikan hingga kini.
Selain itu, pengembangan hutan adat di wilayah Peudada juga belum berfungsi optimal. Helmi menyebut keterbatasan anggaran menjadi kendala utama karena luas kawasan hutan adat yang ada membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk pengelolaannya.
Helmi mengapresiasi kehadiran TA Khalid yang bersedia berdialog langsung tanpa perantara. Ia berharap pertemuan perdana ini menjadi awal komunikasi yang berkelanjutan antara masyarakat Peudada dan wakil rakyatnya di Senayan, sehingga berbagai persoalan yang membelit warga dapat segera menemukan titik terang.