BANDA ACEH — Ratusan ribu ekor ternak di Aceh menjadi korban bencana hidrometeorologi yang melanda sepanjang tahun lalu, mendorong pemerintah pusat menggelontorkan bantuan pakan dalam jumlah besar. Kementerian Pertanian memproyeksikan kebutuhan pakan untuk ternak yang selamat mencapai 33.430 ton, sebuah angka yang menjadi dasar penyaluran bantuan kepada para peternak.
Data dari Direktorat Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) menunjukkan angka tersebut merupakan hasil asesmen kebutuhan di lapangan. Bantuan ini dirancang bukan hanya untuk masa darurat, tetapi juga menjaga agar produktivitas ternak yang tersisa tidak merosot drastis pascabencana.
Kementerian Pertanian telah menggelar sosialisasi dan koordinasi teknis di Banda Aceh pada 27 Juli 2026. Rapat yang dipimpin Direktur Pakan Ditjen PKH, Tri Melasari, ini dihadiri perangkat peternakan dan penyuluh dari 15 kabupaten/kota yang wilayahnya terdampak paling parah.
“Bantuan pakan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pakan ternak pada masa tanggap darurat, tetapi juga menjaga produktivitas ternak,” ujar Tri Melasari dalam keterangannya.
Mekanisme penyaluran mengikuti skema Bantuan Pemerintah yang disalurkan langsung kepada kelompok peternak. Sebelum penetapan penerima, pemerintah daerah wajib melakukan validasi populasi ternak dan identifikasi kelompok berdasarkan komoditas, kemudian menginput data melalui aplikasi E-Banper.
Di tingkat kabupaten, kesiapan data menjadi kunci kelancaran distribusi. Kabupaten Bener Meriah, salah satu wilayah yang masuk daftar penerima, tengah memperbarui data peternak terdampak melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan setempat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Bener Meriah, Uswatun Hasanah, menyebut bantuan ini sangat dinantikan para peternak yang berjuang memulihkan usaha. “Bantuan berupa pakan ternak ini nantinya diberikan kepada peternak yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun lalu,” katanya.
Pendataan di Bener Meriah melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan dan petugas Pusat Kesehatan Hewan di setiap kecamatan. Peternak yang belum terdata diminta segera melapor agar kebutuhannya diverifikasi dan diusulkan sebagai penerima bantuan.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Kementerian Pertanian menerjunkan tim pendamping. BPTU-HPT Indrapuri bertugas mengoordinasikan 10 kabupaten/kota, sementara Balai Veteriner Medan mendampingi lima kabupaten/kota lainnya.
Satgas PRR Pascabencana Sumatera turut mengawal sinkronisasi data dan koordinasi lintas kementerian. Pengawasan ini dimaksudkan agar penyaluran bantuan berjalan tertib, akuntabel, dan tidak tumpang tindih dengan program pemulihan lain di Aceh.