JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melantik Mawardi Nur, SE sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Pelantikan ini menjadi momen penting bagi tata kelola hulu migas di Serambi Mekkah, mengingat BPMA berperan strategis dalam mengawasi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di wilayah Aceh.
Mawardi bukan wajah baru di industri strategis Aceh. Sebelumnya, ia menjabat Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda. Di bawah komandonya, BUMD tersebut bertransformasi dari sekadar holding perusahaan daerah menjadi entitas bisnis yang terdiversifikasi ke sektor perdagangan kopi, pabrik baja ringan, hingga infrastruktur telekomunikasi dan perikanan.
Usai dilantik, Mawardi membeberkan tiga prioritas yang akan ia kerjakan. Pertama, meningkatkan lifting migas dan memastikan efisiensi biaya operasional. Targetnya jelas: mengoptimalkan penerimaan negara dan pendapatan asli daerah (PAD) Aceh dari sektor hulu migas.
Kedua, mempercepat pengembangan ekosistem sumur tua dan sumur masyarakat. Langkah ini mengacu pada Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang membuka ruang pengelolaan sumur tua secara lebih fleksibel. Potensi tambahan produksi dari aset-aset yang sempat terbengkalai ini diyakini bisa menjadi penyelamat jika produksi sumur utama mulai menurun secara alamiah.
Ketiga, memperluas peran kontraktor lokal dan tenaga kerja asal Aceh di seluruh rantai aktivitas hulu migas. Ini bukan sekadar wacana; Mawardi menegaskan bahwa industri migas harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jejak rekam Mawardi di PEMA menjadi modal utama memimpin BPMA. Ia tidak hanya merapikan tata kelola internal, tetapi juga berani membawa perusahaan daerah masuk ke sektor-sektor baru yang selama ini didominasi swasta. Langkah diversifikasi ini terbukti membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kontribusi PEMA terhadap ekonomi Aceh.
“Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Saya siap membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor hulu migas demi kemajuan Aceh,” ujar Mawardi dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Pertanyaan besar kini mengarah pada arah kebijakan BPMA di bawah kepemimpinan baru. Dengan latar belakang pengelola BUMD, publik menantikan gebrakan Mawardi dalam menyeimbangkan kepentingan investor, pemerintah pusat, dan kebutuhan energi masyarakat Aceh. Efisiensi biaya yang ia canangkan akan menjadi ujian pertama apakah produksi migas Aceh bisa bersaing di tengah tren penurunan investasi hulu migas nasional.
“Kami ingin memastikan industri migas tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh melalui investasi, pemberdayaan pelaku usaha lokal, dan peningkatan kualitas SDM,” tutup Mawardi.