BANDA ACEH — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh memastikan bahwa setiap tim bola voli yang hendak berlaga di Pra PORA harus mengantongi surat rekomendasi dari KONI kabupaten/kota. Ketentuan ini bukanlah kebijakan baru, melainkan regulasi yang telah lama berlaku untuk menjamin legalitas atlet dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Ketua Harian KONI Aceh, Kennedi Husein, menegaskan bahwa tanpa rekomendasi tersebut, KONI tidak akan bertanggung jawab atas nasib atlet atau tim yang mengikuti PORA XV 2026 di Aceh Jaya. “Tanpa adanya rekomendasi itu, kami tidak bertanggung jawab terhadap nasib atau kepastian atlet, baik secara personal maupun tim, untuk mengikuti PORA 2026 di Aceh Jaya,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Penegasan ini kembali disampaikan karena friksi di tubuh Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (Pengprov PBVSI) Aceh tak kunjung reda. Kennedi menilai konflik berkepanjangan itu telah menghambat pelaksanaan Pra PORA cabang bola voli yang sejatinya sudah beberapa kali dijadwalkan.
Menurut Kennedi, rekomendasi dari KONI kabupaten/kota juga berkaitan erat dengan regulasi pendanaan. “Ini bukan kebijakan yang muncul belakangan. Rekomendasi tersebut juga berkaitan dengan regulasi pendanaan, terutama untuk menjamin akuntabilitas dan keabsahan penggunaan anggaran,” jelasnya.
Ketua Harian Panitia Besar (PB) PORA XV 2026, Muslem HS, menegaskan bahwa pihaknya hanya akan menerima kontingen yang didaftarkan secara resmi oleh KONI kabupaten/kota. Ketentuan ini berlaku mutlak, termasuk dalam penyediaan fasilitas konsumsi dan akomodasi selama ajang berlangsung.
“Kami telah melakukan briefing mengenai hal tersebut karena ini menyangkut legalitas penyelenggaraan. Kami tidak mau mengambil risiko,” tegas Muslem.
KONI Aceh mengingatkan Pengprov PBVSI Aceh untuk segera berkoordinasi dengan KONI kabupaten/kota. Tanpa koordinasi dan rekomendasi, tim yang mengatasnamakan daerah berpotensi tidak diikutsertakan meskipun telah lolos Pra PORA. “Masalahnya, mereka tidak didaftarkan oleh KONI setempat kepada PB PORA sebagai cabang olahraga yang telah lolos Pra PORA. Kalau seperti ini, tentu semuanya menjadi sia-sia,” kata Kennedi.
Pelaksanaan Pra PORA bola voli hingga kini belum juga terlaksana akibat konflik internal. KONI Aceh sebelumnya sempat menyatakan akan mengambil alih penyelenggaraan jika persoalan tidak segera dirampungkan. Berdasarkan jadwal terakhir, Pra PORA bola voli direncanakan berlangsung pada Agustus 2026.
Sejumlah pengurus cabang dan pegiat bola voli di Aceh mendesak agar kisruh ini segera diakhiri. Mereka meminta KONI Aceh berkoordinasi dengan Pengurus Pusat PBVSI di Jakarta untuk mencari solusi cepat. Seorang sumber dari kalangan pengurus cabang menilai, jika konflik tak kunjung terselesaikan, pembekuan kepengurusan dan penunjukan pelaksana tugas atau caretaker perlu dipertimbangkan untuk mempersiapkan Musyawarah Provinsi Luar Biasa PBVSI Aceh.
“Hanya dengan langkah tegas, dunia bola voli Aceh dapat kembali bergairah dan dikelola oleh sosok yang kredibel, kompeten, serta benar-benar memiliki kepedulian terhadap kemajuan olahraga bola voli Aceh,” ujarnya.