BANDA ACEH — Sebanyak 12 peserta dari Tim Kerja MPP Kabupaten Aceh Besar mendatangi kantor BBPOM Aceh untuk mempelajari sistem pelayanan publik yang sudah berjalan. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Tim Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM Aceh, Desi Ariyanti Ningsih, yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Publik.
Dalam sesi berbagai pengalaman, Desi memaparkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat bukan sekadar kewajiban administratif. Hasil survei itu, menurutnya, menjadi dasar untuk menyusun perbaikan layanan secara berkelanjutan.
“SKM bukan sekadar memenuhi kewajiban penilaian, tetapi menjadi sarana bagi kami untuk mendengar suara masyarakat. Setiap masukan yang diberikan menjadi bahan evaluasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, adaptif, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Desi.
BBPOM Aceh mengembangkan sejumlah inovasi berbasis digital untuk mempermudah akses masyarakat. Pelayanan juga dirancang ramah bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan masyarakat berkebutuhan khusus.
“Pelayanan publik bukan hanya tentang memberikan layanan, tetapi bagaimana memastikan setiap masyarakat memperoleh pengalaman pelayanan yang mudah, cepat, nyaman, dan setara,” tambah Desi.
Usai diskusi, rombongan diajak melihat langsung ruang pelayanan publik dan laboratorium BBPOM Aceh. Para peserta tampak antusias mengikuti penjelasan tentang alur pelayanan, fasilitas yang tersedia, hingga proses pengujian obat dan makanan.
Mewakili Tim Kerja MPP Kabupaten Aceh Besar, Nurfaizah menyampaikan apresiasi atas keterbukaan BBPOM. Ia menyebut banyak praktik baik yang bisa diadopsi, mulai dari pengelolaan SKM hingga komitmen pada pelayanan inklusif.
“Banyak praktik baik yang kami peroleh hari ini, mulai dari pengelolaan SKM, inovasi pelayanan, hingga komitmen dalam memberikan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Nurfaizah.
Melalui pertukaran pengalaman ini, diharapkan lahir inovasi pelayanan yang lebih responsif di MPP Aceh Besar. Sinergi antara BBPOM Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pun diharapkan semakin erat dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.