BANDA ACEH — Safrizal ZA meminta jajarannya tidak lagi menunda-nunda proses di lapangan. Ia menekankan pentingnya sistem jemput bola agar hak masyarakat terdampak bencana bisa terpenuhi tepat waktu.
“Saya minta seluruh jajaran BPBD segera akselerasi penyerapan dana dan percepat progres Huntap. Hindari penundaan lagi, dan lakukan jemput bola agar hak masyarakat terpenuhi tepat waktu,” tegas Safrizal ZA di Banda Aceh, Rabu (15/7).
Berapa Dana yang Sudah Tersalurkan?
Berdasarkan data per 14 Juli 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mentransfer dana stimulan ke BPBD di Aceh dengan total Rp653,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp570,03 miliar sudah masuk ke rekening masyarakat.
Adapun realisasi belanja dana stimulan di seluruh Provinsi Aceh mencapai Rp240.576.246.500. Angka ini menunjukkan masih ada selisih signifikan antara dana yang sudah di rekening warga dengan yang benar-benar sudah dibelanjakan.
Aceh Tamiang Tertinggi, Gayo Lues Jadi Sorotan
Dalam realisasi pemanfaatan dana stimulan, Kabupaten Aceh Tamiang mencatatkan realisasi belanja tertinggi di Aceh, yakni Rp140,9 miliar. Sebaliknya, Kabupaten Gayo Lues menjadi daerah dengan realisasi terendah dan mendapat atensi khusus dari Satgas PRR.
Ketimpangan ini yang coba dikejar oleh Safrizal ZA. Ia meminta BPBD di daerah dengan realisasi rendah untuk segera mengevaluasi kendala di lapangan.
Target Huntap: 12.671 Unit, Baru 85 Rampung
Untuk kategori rumah rusak berat, pemerintah menargetkan penyelesaian 12.671 unit Huntap. Hingga 14 Juli 2026, sebanyak 398 unit masih dalam tahap pembangunan dan baru 85 unit yang dinyatakan rampung.
Angka ini masih jauh dari target, mengingat masa transisi darurat menuju pemulihan hanya tersisa dua pekan lagi. Pihak Satgas mengingatkan bahwa percepatan ini krusial agar seluruh masyarakat terdampak segera memiliki tempat tinggal yang layak.
Mengapa Percepatan Ini Mendesak?
Periode transisi darurat pascabencana di Aceh akan berakhir pada 30 Juli 2026. Setelah tanggal tersebut, status penanganan bencana akan bergeser ke fase pemulihan penuh, yang bisa berdampak pada mekanisme pendanaan dan dukungan logistik bagi warga.
Safrizal ZA menegaskan bahwa efektivitas kerja di lapangan menjadi kunci utama. Tanpa akselerasi yang nyata, dikhawatirkan hak masyarakat untuk mendapatkan hunian layak dan stimulan pemulihan ekonomi tidak terpenuhi sebelum batas waktu.
