Pencarian

BPK Temukan Kelebihan Bayar BBM Rp275 Juta di Setda Aceh Singkil, Sekda Diminta Tagih Pengembalian ke Kas Daerah

Rabu, 11 November 2026 • 08:17:01 WIB
BPK Temukan Kelebihan Bayar BBM Rp275 Juta di Setda Aceh Singkil, Sekda Diminta Tagih Pengembalian ke Kas Daerah
BPK menemukan dugaan kelebihan bayar BBM senilai Rp275 juta di Setda Aceh Singkil.

ACEH SINGKIL — Hasil uji petik BPK atas dokumen pertanggungjawaban belanja bahan-bahan bakar dan pelumas di Setda Aceh Singkil menemukan bukti pembelian BBM yang diduga tidak sesuai kondisi sebenarnya. Dari total realisasi belanja BBM senilai Rp736.629.364, sebanyak Rp275.024.451,79 di antaranya diduga merupakan kelebihan bayar.

Pemeriksaan menyorot transaksi di SPBU Nomor 14.237.447 Singkil. BPK menemukan dua kejanggalan pada bukti pembelian yang diuji petik.

Dua Kejanggalan di Bukti Pembelian SPBU Singkil

Pertama, nilai pembelian pada bukti diduga melebihi total penjualan BBM SPBU pada tanggal yang sama. Kedua, harga BBM pada bukti pembelian diduga berbeda dengan harga yang berlaku di SPBU tersebut pada tanggal yang sama.

BPK lantas mengonfirmasi temuan itu kepada Pengawas SPBU Nomor 14.237.447 Singkil. Jawaban pengawas memperkuat dugaan penyimpangan.

"Jika jumlah pada bukti pembelian lebih besar daripada jumlah penjualan SPBU atau harga pada struk tidak sama dengan harga SPBU, maka dapat dipastikan pembelian tersebut tidak dilakukan pada SPBU tersebut atau bukti tersebut bukan merupakan bukti yang dikeluarkan oleh SPBU Singkil," demikian hasil konfirmasi BPK sebagaimana dikutip dari dokumen resmi yang diterima DETEKSI.co.

Sekda Selaku Pengguna Anggaran Dinilai Tak Uji Tagihan Memadai

BPK menilai kondisi itu diduga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran diduga tidak melakukan pengujian atas tagihan secara memadai sebelum memerintahkan pembayaran pembelian BBM.

Wawancara BPK dengan PPTK dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Setda mengungkap hal lain. Keduanya diduga tidak mengetahui adanya bukti pembelian yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.

Meski begitu, PPTK dan Bendahara menyatakan setuju atas perhitungan kelebihan pembayaran. Keduanya bersedia melakukan penagihan kepada pihak terkait.

Bupati Sepakat, BPK Minta Setoran Kembali ke Kas Daerah

Bupati Aceh Singkil melalui Sekda menyatakan sependapat dengan temuan BPK. Pemerintah kabupaten berkomitmen melaksanakan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan sejumlah langkah kepada Bupati. Pertama, memerintahkan Sekda melakukan pengujian atas tagihan secara memadai sebelum memerintahkan pembayaran.

Kedua, menginstruksikan PPTK menyiapkan dokumen administrasi sesuai ketentuan. Ketiga, menginstruksikan PPK SKPK melakukan verifikasi SPP dan dokumen kelengkapan.

Rekomendasi terakhir: memproses kelebihan pembayaran tersebut sesuai ketentuan dan menyetorkannya kembali ke Kas Daerah.

Hingga berita ini terbit, DETEKSI.co masih berupaya mengonfirmasi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Edi Widodo, soal tindak lanjut pengembalian kelebihan pembayaran BBM. Upaya konfirmasi itu belum mendapat respons.

Follow porosaceh.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: deteksi.co

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Terkini

Indeks