SIMEULUE — Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Simeulue, Elysa Wulandari, menyatakan penghentian operasional SPPG di Kecamatan Simeulue Timur terjadi sejak Senin (05/10/2026). Pihaknya belum bisa memastikan kapan penyaluran MBG ke sekolah-sekolah di wilayah itu kembali berjalan.
"SPPG di Desa Suka Jaya, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, berhenti beroperasi sementara waktu ini karena terkendala anggaran operasional yang belum dicairkan," kata Elysa, dikutip Selasa (06/10/2026).
Anggaran Operasional Jadi Penentu Kembalinya Layanan MBG
Elysa menegaskan operasional SPPG bergantung penuh pada pencairan dana dari BGN. Begitu anggaran masuk, layanan MBG ke anak sekolah di Pulau Simeulue akan langsung dilanjutkan.
"Kalau anggaran sudah masuk, SPPG tersebut akan kembali beroperasi melayani program MBG kepada anak sekolah di Pulau Simeulue," ujarnya.
Sejumlah sekolah di Kecamatan Simeulue Timur menjadi pihak yang paling terdampak. Selama SPPG berhenti beroperasi, siswa yang sebelumnya menerima paket makan bergizi gratis tidak lagi mendapat pasokan harian dari dapur SPPG.
Beberapa SPPG Lain di Simeulue Alami Kendala Serupa
Elysa mengaku menerima informasi bahwa beberapa SPPG lain di Kabupaten Simeulue juga berhenti beroperasi. Penyebabnya sama: biaya operasional dari BGN pusat belum cair.
Jumlah pasti SPPG yang terdampak belum disebutkan. Elysa hanya memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan BGN Pusat untuk mencari solusi pencairan anggaran.
"Terkait hal ini, kami terus berkoordinasi dengan BGN Pusat, dan berharap anggaran operasional bisa segera dicarikan sehingga SPPG tersebut dapat kembali beroperasi," katanya.
Dampak ke Sekolah dan Warga Penerima Manfaat
Program MBG di Simeulue menyasar siswa di sejumlah sekolah dasar dan menengah. Penghentian penyaluran membuat orang tua kembali menanggung penyediaan makan anak selama jam sekolah.
Belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional pusat soal jadwal pencairan anggaran operasional untuk SPPG di Simeulue. Pemerintah Kabupaten Simeulue juga belum memberikan pernyataan terkait kondisi ini.
Jika pencairan anggaran tidak segera dilakukan, jumlah SPPG yang berhenti beroperasi dikhawatirkan bertambah. Koordinasi dengan BGN Pusat menjadi satu-satunya jalur yang ditempuh sementara ini.
