ACEH — Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI garapan Arifin C. Noer selalu jadi bahan perbincangan setiap akhir September. Tayangan yang rutin diputar selama era Orde Baru ini menyimpan sejumlah catatan produksi hingga kontroversi yang tidak banyak dibahas. Berikut fakta-faktanya.
Film yang pertama dirilis pada 1984 ini bukan sekadar tontonan tahunan. Ada banyak detail di balik layar yang jarang diulas, mulai dari biaya produksi hingga kejanggalan sejarah yang muncul di dalamnya.
1. Produksi 2 Tahun dengan Biaya Rp800 Juta
Pembuatan film ini memakan waktu sekitar dua tahun, diproduseri Perum Produksi Film Negara (PPFN) dan disutradarai Arifin C. Noer yang juga menulis skenarionya. Anggaran produksinya disebut mencapai Rp800 juta, nominal yang sangat besar untuk ukuran film Indonesia era 1980-an.
Durasi filmnya sekitar 271 menit atau lebih dari empat jam, sehingga proses pengerjaannya butuh persiapan panjang.
2. Tembus 699.282 Penonton di DKI Jakarta
Saat tayang pada 1984, film ini mencatat 699.282 penonton di wilayah DKI Jakarta hingga Desember 1984, berdasarkan laporan PT Perfin. Angka itu memecahkan rekor penonton Jakarta pada masa tersebut.
Jumlah tersebut jauh melampaui film Nyi Blorong yang sebelumnya menjadi salah satu film terlaris dengan 354.790 penonton pada 1982.
3. Tayangan Rutin Selama 13 Tahun
Setelah diputar di bioskop dan layar tancap, film ini mulai ditayangkan TVRI pada 30 September 1985. Pada masa Orde Baru, pemutarannya menjadi agenda tahunan menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Selama sekitar 13 tahun, film tersebut menjadi bagian dari tayangan tahunan televisi. Di lingkungan sekolah, film ini juga pernah diwajibkan bagi pelajar.
4. Pemutaran Wajib Dihentikan pada 1998
Penayangan rutin setiap akhir September berakhir pada 1998 setelah memasuki era Reformasi. Menteri Penerangan saat itu, Letjen TNI (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah, memutuskan menghentikan penayangan film tersebut.
Dalam rapat dengan Komisi I DPR pada 23 September 1998, ia menilai film bernuansa pengultusan tokoh seperti Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, dan Serangan Fajar tidak lagi sesuai dengan dinamika Reformasi.
5. Adegan Penyiksaan Menuai Perdebatan Sejarah
Bagian yang paling sering diperdebatkan adalah adegan penyiksaan para jenderal di Lubang Buaya, mulai dari pemukulan, penyiletan wajah, penyundutan rokok, hingga tusukan.
Penggambaran itu dipertanyakan berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap jenazah korban. Sejarawan Benedict Anderson merujuk hasil visum yang menunjukkan enam jenderal meninggal akibat luka tembak, sementara Brigjen D.I. Panjaitan dan beberapa korban lain punya keterangan luka berbeda, serta MT Haryono yang meninggal akibat luka tembak dan tusukan senjata tajam.
6. Ada Peta Indonesia yang Memuat Timor Timur
Kejanggalan muncul dalam salah satu adegan di ruang Kostrad. Di latar belakang terlihat peta Indonesia yang sudah memasukkan Timor Timur sebagai bagian wilayah Indonesia.
Padahal latar waktu film sekitar 1965, sementara Timor Timur baru diintegrasikan pada 1976. Sejarawan Asvi Warman Adam menilai keberadaan peta tersebut sebagai salah satu ketidakakuratan penggambaran sejarah, sehingga sering disebut contoh anakronisme.
7. Arifin C. Noer Meraih Piala Citra
Di tengah perdebatan soal isi dan akurasi sejarahnya, film ini tetap mendapat pengakuan di Festival Film Indonesia (FFI) 1984. Arifin C. Noer membawa pulang Piala Citra untuk kategori Skenario Terbaik.
Film tersebut juga memperoleh sejumlah nominasi dan penghargaan lain, termasuk kategori tata kamera dan tata musik. Pada FFI 1985, film ini kembali mendapat Piala Antemas sebagai Film Unggulan Terlaris 1984-1985.
Lebih dari empat dekade setelah dibuat, film G30S/PKI masih menyisakan perdebatan panjang antara nilai produksinya yang besar dan akurasi sejarah yang terus dipertanyakan.
