BIREUEN — Razuardi merinci sejumlah pos pendapatan yang targetnya diturunkan dalam rancangan perubahan anggaran. Penyesuaian itu disusun berdasarkan realisasi hingga Agustus 2026 dan proyeksi potensi pendapatan yang menyusut.
Penurunan paling tajam terjadi pada retribusi pelayanan RSUD dr. Fauziah, dari Rp136.187.364.260 menjadi Rp120.000.000. Menurut Razuardi, kebijakan readmisi BPJS Kesehatan yang tidak mengakui klaim kedua sebelum 30 hari setelah pasien pulang dari rawat inap pertama menjadi salah satu pemicunya.
“Untuk retribusi pelayanan RSUD dr. Fauziah, penurunan target dari Rp136.187.364.260 menjadi Rp120.000.000 antara lain dipengaruhi kebijakan readmisi BPJS Kesehatan yang tidak mengakui klaim kedua sebelum 30 hari setelah pasien pulang dari rawat inap pertama,” jelasnya.
Pos lain yang ikut turun adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, turun Rp1,75 miliar karena berkurangnya dividen dari Bank Aceh Syariah. Pajak hotel, pajak reklame, pajak sarang burung walet, serta pajak mineral bukan logam dan batuan juga mengalami penyesuaian target.
Belanja Pegawai Turun Rp16,3 Miliar
Dari sisi belanja, pos belanja pegawai pada APBK murni 2026 senilai Rp897.302.339.353 dipangkas menjadi Rp880.973.384.208 dalam rancangan perubahan. Selisihnya mencapai Rp16.328.955.145.
Razuardi menyebut dua penyebab utama pemangkasan tersebut. Pertama, peralihan status pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen menjadi pegawai pemerintah pusat. Kedua, rasionalisasi anggaran setelah memperhitungkan kenaikan pangkat pegawai dan CPNS yang belum menerima gaji penuh 100 persen.
Bantuan Rumah Rusak: Rp15 Juta hingga Rp60 Juta per KK
Isu pemulihan pascabanjir hidrometeorologi menjadi salah satu perhatian utama fraksi. Pemerintah kabupaten mencatat 29.635 kepala keluarga korban rumah terdampak telah diverifikasi lapangan.
Bantuan disiapkan berjenjang sesuai tingkat kerusakan. Korban rumah rusak berat atau hilang menerima Dana Tunggu Hunian Rp600 ribu per bulan, rumah rusak ringan mendapat stimulan Rp15 juta, rumah rusak sedang Rp30 juta, dan rumah rusak berat atau relokasi Rp60 juta.
“Untuk rumah rusak ringan, tercatat 21.451 KK terdampak dan 2.954 KK telah menerima bantuan stimulan. Sedangkan rumah rusak sedang sebanyak 6.681 KK, dengan 1.393 KK telah menerima bantuan,” rincinya.
Warga yang membutuhkan hunian tetap tercatat 1.503 KK, terdiri atas 643 KK rumah rusak berat dan 860 KK relokasi. Pembangunan huntap di Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli, yang dikerjakan aplikator BNPB, RIKSA, baru berprogres di bawah 10 persen. Adapun pembangunan di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, oleh Yayasan DT Peduli bersama masyarakat sudah mencapai sekitar 70 persen.
“Pembangunan huntap tersebut direncanakan selesai pada akhir 2026, sementara penanganan korban rumah rusak secara keseluruhan mengikuti target pemerintah pusat untuk periode 2026–2028,” katanya.
Jadup 30.594 KK Diverifikasi, Pencairan di Antrean Ke-11
Untuk jaminan hidup, 30.594 KK telah diverifikasi lapangan oleh BPBD dan ditetapkan melalui SK Bupati serta Forkopimda. Sebanyak 2.960 KK lainnya masih dalam proses verifikasi.
Total anggaran jadup yang telah dicairkan senilai Rp23.251.600.000, bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial untuk 4.849 KK. Sisa Rp205.994.755.750.000 disiapkan untuk 25.745 KK, dengan jadwal pencairan Kabupaten Bireuen berada di antrean kesebelas.
1.323 Hektare Sawah Rusak Berat, Target Tanam November 2026
Sektor pertanian ikut terdampak banjir. Sebanyak 677 hektare sawah mengalami kerusakan sedang dan 1.323 hektare rusak berat. Lahan seluas 677 hektare sudah dibersihkan, sementara sekitar 1.019 hektare lainnya akan segera dibersihkan.
Pemerintah menargetkan lahan yang telah direhabilitasi bisa kembali ditanami mulai November 2026. Namun, sebagian lahan dengan kerusakan berat dan sedimentasi padat diperkirakan belum bisa ditanami dalam waktu dekat.
“Terkait penanganan infrastruktur yang terdampak bencana, dari 77 ruas jalan yang terdampak, sebanyak 29 ruas telah ditangani agar kembali fungsional, sementara 10 ruas sedang dalam penanganan permanen,” sebutnya.
Untuk jembatan, 38 unit terdampak. Tujuh unit ditangani sementara memakai jembatan Bailey dan Aramco, dua jembatan gantung dibangun kembali, dua unit diperbaiki opritnya, dan tujuh jembatan sedang dibangun permanen. Dua jembatan lain direncanakan ditangani melalui APBN pada 2027.
