JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memimpin pembahasan pembangunan hunian tetap dan PSU pascabencana Sumatra 2026 di Jakarta Timur, Senin, 28 September 2026. Rapat itu dihadiri Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatra, BPKP, dan LKPP. Dari 50 paket pekerjaan yang tersedia, 45 di antaranya sudah memiliki pemenang lelang.
Target penyelesaian ditetapkan 31 Desember 2026 untuk seluruh huntap dan PSU di tiga provinsi terdampak. Kementerian PKP mendorong penyedia jasa bekerja secara simultan atau paralel, mengoptimalkan tenaga kerja dan peralatan, serta membuka opsi kerja lembur bila diperlukan.
Zero Corruption Jadi Syarat Utama di Setiap Tahap Pekerjaan
Maruarar menyebut percepatan pembangunan harus tetap mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa serta standar teknis yang berlaku. Ia ingin setiap rumah yang dibangun benar-benar layak, aman, dan segera ditempati warga terdampak.
"Saya berharap pertemuan bersama BPKP dan LKPP ini dapat membawa aura dan sinyal energi positif untuk kita. Saya mau di Kementerian saya zero corruption," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 September 2026.
Strategi percepatan, kata dia, tetap wajib memperhatikan spesifikasi teknis, standar mutu, dan keselamatan kerja konstruksi. Tidak ada ruang untuk menawar mutu demi mengejar tenggat.
LKPP Ingatkan Kontrak Berakhir 31 Desember, Waktu Penyedia Jasa Terbatas
Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengingatkan penyedia jasa bahwa kontrak pembangunan berakhir 31 Desember 2026. Menurutnya, waktu pelaksanaan harus dimanfaatkan secara efektif agar target tidak meleset.
"Kontrak kita akan berakhir pada 31 Desember. Bapak/Ibu tidak punya kesempatan waktu yang mewah," ujar Sarah.
Ia menambahkan tujuan pembangunan ini adalah menyediakan rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. "Tujuan kita adalah membangun rumah untuk saudara-saudara kita sendiri. Ini tentunya dengan strategi efisien dalam mengawal dan pelaksanaannya," katanya.
BPKP dan Satgas PRR Kawal Monitoring di Tiga Provinsi
Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatra Wahyu Bintono Hari Bawono menyatakan timnya melakukan monitoring dan evaluasi rutin ke tiga provinsi. Pemantauan itu untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.
"Kami beserta tim melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin ke tiga provinsi pascabencana. Semua itu untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan sesuai dengan rencana dan tepat waktu," ucap Wahyu.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ate menegaskan lembaganya siap mengawal pelaksanaan Huntap agar sesuai ketentuan. Pengawasan dilakukan supaya pembangunan bagi warga terdampak bencana dapat dipertanggungjawabkan.
"Karena ini merupakan program penting, yakni membangun rumah untuk orang-orang yang terkena musibah. Kami BPKP akan mengawal, mengawasi, dan membantu pelaksanaan ini supaya semua berjalan dengan benar," kata Yusuf.
Skema Gotong Royong dan CSR Dorong 1.000 Unit Lebih Huntap
Kementerian PKP juga membuka jalur keterlibatan sektor swasta melalui skema gotong royong dan tanggung jawab sosial perusahaan. Lewat skema itu, lebih dari 1.000 unit hunian tetap telah didorong pembangunannya bagi masyarakat terdampak bencana.
Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha diharapkan mempercepat pemulihan kawasan permukiman pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas akses warga terdampak terhadap hunian yang layak dan aman.
