BANDA ACEH — Syafruddin, S.T., M.H. alias Cek Din, menilai pengalaman pengamanan peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21 pada 15 Agustus lalu menjadi pelajaran berharga. Momentum sejarah, menurutnya, masih berpotensi dimanfaatkan untuk mengangkat kembali narasi kemerdekaan dan referendum di tanah rencong.
“Deteksi dini menjadi penting untuk membaca potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi aksi terbuka,” kata Syafruddin, Selasa (25/8/2026).
Masjid Raya Baiturrahman Dinilai Rawan Disalahgunakan
Dalam pernyataannya, pengamat yang kerap memantau dinamika keamanan di Aceh ini secara khusus menyoroti penggunaan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Kawasan tersebut memiliki nilai historis dan simbolik yang kuat bagi masyarakat Aceh, sehingga semestinya dijaga sebagai representasi perdamaian.
“Masjid Raya Baiturrahman sebagai ikon masyarakat Aceh seharusnya menjadi simbol kedamaian Aceh. Jangan sampai ruang yang memiliki nilai sakral justru menjadi panggung untuk agenda politik,” ujarnya.
Apa yang Perlu Diwaspadai Jelang Desember 2026?
Perhatian serius juga diarahkan pada potensi pengulangan pola aktivitas serupa di Papua. Syafruddin menyebut adanya aktivitas bernuansa kemerdekaan di wilayah timur Indonesia itu pada momentum yang berdekatan dengan peringatan HDA. Meski dugaan koordinasi langsung antara jaringan Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF) dan West Papua Liberation Organization (WPLO) masih membutuhkan pendalaman, kesamaan waktu dan narasi ini tak bisa diabaikan.
“Radar deteksi dini intelijen sudah mulai bekerja sebelum Desember. Hal ini penting untuk mencegah potensi mobilisasi massa secara luas,” imbuhnya.
Pendekatan Persuasif Lebih Diutamakan
Syafruddin menegaskan bahwa pengamanan tidak harus selalu berujung pada tindakan represif. Ia menekankan pentingnya pemantauan yang profesional dan sesuai hukum, dengan mengedepankan komunikasi serta pendekatan persuasif kepada masyarakat.
“Intelijen yang kuat bukan yang baru bergerak setelah masalah terjadi, tetapi yang mampu membaca tanda-tanda awal sehingga persoalan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi eskalasi,” pungkasnya.
Langkah deteksi dini, pemetaan massa dan jaringan, serta koordinasi antarlembaga dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah kegiatan yang awalnya bersifat damai berubah menjadi mobilisasi dengan agenda politik tersembunyi.
