ACEH — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan pembangunan infrastruktur perdesaan tersebut telah selesai secara menyeluruh. Laporan itu disampaikan dalam acara peresmian 3.395 jembatan TNI-Polri oleh Presiden yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (13/8/2026).
“874 jembatan yang telah selesai dibangun, memiliki total panjang 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa, dan memberikan manfaat bagi 2 juta orang, mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum,” jelas Listyo dalam keterangan resminya.
Banten Jadi Wilayah dengan Jumlah Terbesar
Polda Banten mencatatkan diri sebagai kontributor terbanyak. Sebanyak 145 jembatan dengan panjang total 3 kilometer berdiri di wilayah hukumnya, menghubungkan 203 desa dan menjangkau sekitar 500 ribu jiwa.
“Hal ini menjadikan Banten sebagai Polda dengan jumlah pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi terbanyak di antara Polda lainnya,” ujar Listyo.
Agenda pembangunan masif juga berjalan di sejumlah provinsi lain. Polda Jawa Barat membangun 137 jembatan, disusul Polda Riau sebanyak 110 unit, Polda Jawa Tengah 86 unit, dan Polda Sumatera Selatan 81 unit. Adapun polda lainnya rata-rata membangun 20 hingga 30 jembatan di masing-masing wilayah.
Fokus Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana
Sebagian dari program ini diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Polri tercatat membangun 39 jembatan di Pulau Sumatera, dengan rincian empat unit di Provinsi Aceh dan dua unit di Sumatera Barat.
“Hal tersebut guna memulihkan akses masyarakat, memperlancar mobilitas, serta menghubungkan kembali wilayah-wilayah terdampak bencana,” tutur Listyo.
Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program strategis TNI-Polri yang bertujuan memperkuat konektivitas antarwilayah. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor logistik, tetapi juga membuka akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat yang sebelumnya terisolasi.
Dengan total 3.395 jembatan yang diresmikan secara nasional, pemerintah menargetkan pemerataan infrastruktur dasar dapat mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan.
