BANDA ACEH — Armiyadi menilai kehadiran pejabat teknis sangat krusial agar data, program, dan kebutuhan masyarakat Aceh dapat disampaikan secara akurat dalam forum resmi. Menurutnya, pertemuan antara kepala daerah dan menteri tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tanpa didukung penjelasan teknis dari perangkat daerah yang memahami persoalan di lapangan.
Hal ini disampaikannya menyikapi pertemuan Gubernur Aceh dengan Menteri Pertanian yang kemudian memunculkan informasi simpang siur di tengah masyarakat. Armiyadi khawatir tanpa pendampingan dinas teknis, pembahasan bisa salah data dan berujung pada kesalahan pengambilan keputusan.
“Gubernur harus mengajak kepala dinas terkait. Jangan sampai salah cara, salah data dan salah mengambil keputusan. Akibatnya justru muncul kesan gubernur tidak bisa bekerja atau tidak memahami keinginan masyarakatnya,” ujar Armiyadi, Sabtu (8/8/2026) malam.
Klarifikasi Pengelolaan Anggaran Rp2,5 Triliun
Dalam polemik yang berkembang, Armiyadi turut menyoroti informasi mengenai anggaran senilai Rp2,5 triliun yang disebut berkaitan dengan program pertanian. Berdasarkan informasi yang diterimanya, dana sebesar itu hingga saat ini masih dikelola langsung oleh Kementerian Pertanian, bukan menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
Sementara itu, anggaran yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Aceh untuk program terkait hanya sebesar Rp9,7 miliar. Armiyadi menilai perbedaan angka ini perlu dijelaskan secara gamblang kepada publik agar tidak menimbulkan persepsi keliru.
“Ini harus dijelaskan secara detail. Jangan sampai informasi yang disampaikan membuat seolah-olah Mualem main-main dengan nasib masyarakat Aceh. Padahal kita harus melihat dulu bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran tersebut,” tegasnya.
Mengapa Dinas Teknis Wajib Mendampingi Gubernur?
Politisi PKS tersebut menegaskan bahwa persoalan ini bukan tentang siapa yang lebih penting untuk mendampingi gubernur. Menurutnya, setiap pertemuan strategis antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat harus didukung oleh pejabat yang kompeten sesuai bidang yang dibahas.
Ketika topik yang dibahas menyangkut sektor pertanian, maka perangkat daerah yang membidangi pertanian harus ikut dilibatkan. Kehadiran mereka diperlukan untuk memberikan data, menjelaskan kondisi aktual di lapangan, sekaligus memastikan program yang dibicarakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga Aceh.
“Kalau yang dibahas pertanian dan program pertanian, tentu pejabat yang memahami persoalan pertanian harus dilibatkan. Ini penting agar pembahasan tidak salah data dan tidak salah dalam mengambil keputusan,” katanya.
Apresiasi Kinerja Mualem Saat Bencana
Armiyadi menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya tidak bertujuan melemahkan posisi Gubernur Aceh. Ia mengakui Muzakir Manaf selama ini terus berupaya menjalankan tugas membangun Aceh, termasuk saat bencana melanda provinsi itu pada akhir tahun lalu.
“Selama ini Mualem terus bekerja membangun Aceh dengan sepenuh hati, termasuk bekerja keras dan penuh empati ketika bencana terjadi akhir tahun lalu. Kita semua tentu memahami hal itu,” ujarnya.
Ia berharap persoalan yang muncul saat ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat koordinasi antara Gubernur Aceh, perangkat daerah, dan pemerintah pusat. Komisi III DPRA akan terus mencermati kebijakan dan komunikasi Pemerintah Aceh dengan pusat, khususnya yang berkaitan dengan anggaran dan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
