BANDA ACEH — Organisasi yang menghimpun seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh kini memiliki pimpinan baru. Sekda Aceh Muhammad Nasir resmi memegang kendali KORPRI Aceh untuk lima tahun ke depan setelah dilantik langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh.
Pelantikan yang berlangsung Selasa (14/7/2026) itu tidak hanya mengukuhkan Muhammad Nasir. Seluruh jajaran pengurus KORPRI Provinsi Aceh serta 20 Ketua Dewan Pengurus KORPRI kabupaten/kota se-Aceh juga resmi dilantik pada kesempatan yang sama.
Birokrasi Aceh Harus Adaptif dan Inovatif
Muhammad Nasir menegaskan KORPRI memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama birokrasi di Aceh. Ia menyebut organisasi ini harus mampu melahirkan aparatur yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.
"Karena itu, KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang," kata Nasir dalam sambutannya.
Menurut Nasir, kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Ia mendorong seluruh ASN untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan membangun budaya kerja yang kolaboratif serta berorientasi pada hasil.
Semangat itu, kata Nasir, harus berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal yang menjadi identitas Aceh. "Tujuan KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN tidak mau mengembangkan diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai. Padahal masih banyak hal yang dapat kita lakukan, hanya perlu sedikit sentuhan," ujarnya.
ASN: Pilar Penyelenggara Negara Bersama TNI dan Polri
Ketua Umum DP KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrullah mengingatkan bahwa ASN merupakan salah satu dari tiga pilar utama penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, bersama TNI dan Polri. Ia menekankan pentingnya peran pimpinan KORPRI dalam menggerakkan ASN sebagai wajah negara.
"Ada tiga pilar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yaitu ASN, TNI, dan Polri. Karena itu, pimpinan KORPRI harus mampu menggerakkan ASN sebagai wajah penyelenggara negara," tegas Prof. Zudan.
Ia menambahkan, sebagian besar pelaksanaan anggaran negara berada di tangan ASN. "Anggaran terbesar dieksekusi oleh para ASN. Ini adalah kekuatan yang dahsyat dan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Empat Program Prioritas KORPRI Nasional
Prof. Zudan juga memaparkan empat program utama yang menjadi fokus KORPRI ke depan. Keempat program tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier serta bantuan hukum bagi ASN, dan peningkatan kesejahteraan ASN.
Ia menegaskan seluruh program bermuara pada satu tujuan besar. "Program besar kita adalah membangun kualitas layanan publik," tutup Prof. Zudan.
