BENER MERIAH — Pemerintah pusat memastikan akan mengambil alih penanganan Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, setelah warga setempat bergotong royong mengumpulkan dana hampir Rp1 miliar untuk perbaikan darurat. Menteri PU Dody Hanggodo bersama tim satuan tugas (satgas) kementerian dijadwalkan meninjau langsung kondisi jembatan pada Rabu (8/7/2026).
Swadaya Rp1 Miliar untuk Jalur Utama ke Gayo
Jalan dan jembatan tersebut merupakan akses utama menuju Dataran Tinggi Gayo. Sejak diterjang banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025, akses itu terputus total selama berbulan-bulan. Warga yang menunggu perbaikan pemerintah tak kunjung datang akhirnya menggalang dana secara mandiri.
Dana yang terkumpul digunakan untuk memperbaiki badan jalan, mengaspal ruas rusak, dan membangun kembali jembatan agar bisa dilalui kendaraan. Aksi gotong royong ini viral dan memicu desakan agar pemerintah segera turun tangan secara permanen.
Pemerintah Apresiasi Tapi Ingatkan Standar Keselamatan
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menyatakan pemerintah mengapresiasi semangat gotong royong warga. Namun, aspek keselamatan tetap menjadi tanggung jawab negara sehingga hasil perbaikan swadaya harus melalui pemeriksaan teknis.
"Yang pasti program pembangunannya kalau kita di PU tetap berjalan karena mengingat kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Kalau memang dilaksanakan secara swadaya kita khawatir terhadap keselamatan jembatannya," kata Apri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya juga menyampaikan apresiasi serupa. "Kita berterima kasih pasti, tapi itu enggak cukup. Masih ada beberapa hal yang mesti kita tambahin di situ," ujarnya.
BPJN Sempat Minta Warga Tak Melintas, Kini Minta Maaf
Sebelum respons pusat turun, polemik sempat mencuat. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh meminta masyarakat tidak melintasi jalur tersebut dengan alasan keselamatan. Langkah itu menuai kritik publik karena warga justru sudah berkorban dana dan tenaga untuk memperbaikinya.
Setelah tekanan meningkat, BPJN kemudian meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa pembatasan hanya ditujukan bagi kendaraan bermuatan berat, bukan kendaraan ringan warga.
Satgas Rehabilitasi: Jangan Biarkan Hasil Gotong Royong Terbengkalai
Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, mengingatkan agar hasil kerja keras warga tidak sia-sia. Ia mendorong BPJN Aceh memanfaatkan jalur tersebut secara terbatas jika hasil kajian teknis menyatakan aman.
"Sembari mempercepat pembangunan jembatan permanen yang telah direncanakan pemerintah," ujar Safrizal. Pemerintah pusat memastikan proyek pembangunan permanen tetap berjalan sesuai rencana, sementara Menteri PU akan memutuskan langkah teknis setelah peninjauan langsung pekan depan.
