ACEH — Konflik pemanfaatan lahan antara sektor energi dan pertanian kerap menghambat operasi hulu migas di Indonesia. Untuk mengatasinya, Pertamina menginisiasi forum yang mempertemukan regulator pusat dan pemerintah daerah. "Kami ingin memastikan pembangunan energi strategis berjalan selaras dengan kepentingan pertanian dan kesejahteraan masyarakat," ujar Corporate Secretary PHE, Hermansyah Y Nasroen.
Forum ini menjadi penting karena wilayah kerja Pertamina kerap tumpang tindih dengan area pertanian produktif, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Tanpa koordinasi yang ketat, target produksi migas nasional bisa terhambat.
Pemerintah Dorong Integrasi Kebijakan
Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi dan Lifting Migas Kementerian ESDM, Nanang Abdul Manaf, menekankan perlunya pendekatan sistematis. "Swasembada energi membutuhkan upaya terintegrasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan agar pelaksanaan di lapangan berjalan baik," tegasnya dalam paparan di hadapan para bupati dan kepala dinas.
Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, turut hadir untuk memastikan kebijakan tata ruang nasional mendukung kegiatan hulu migas. Kehadiran pejabat dari Kementerian ATR/BPN ini dinilai krusial untuk menyelesaikan sengketa lahan yang kerap muncul di zona operasi Pertamina.
Kepala Daerah Berkomitmen Dukung Operasi Hulu
Sejumlah kepala daerah dari wilayah operasi utama Pertamina menunjukkan dukungan konkret. Bupati Majalengka Eman Suherman dan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman hadir langsung dalam forum dua hari tersebut. Mereka bersama jajaran Dinas Pertanian dan PUPR membahas penyelesaian isu-isu teknis di lapangan.
Direktur Utama Pertamina EP, Rachmat Hidajat, mengapresiasi partisipasi aktif para pemda. "Kami berharap kegiatan ini mampu menghasilkan sinergi dan kesamaan persepsi, khususnya dukungan pada kegiatan hulu migas demi mencapai Asta Cita ketahanan pangan dan energi nasional," katanya.
Rumusan Kebijakan dan Tindak Lanjut
Di akhir forum, para peserta merumuskan kebijakan pengendalian dan penertiban tanah serta ruang. Komitmen utama yang disepakati adalah penyelesaian isu operasi hulu migas—dari tahap perumusan hingga teknis di lapangan—sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini diharapkan mempercepat produksi migas tanpa mengorbankan produktivitas pangan masyarakat.
Forum harmonisasi ini menjadi fondasi bagi kolaborasi jangka panjang antara Pertamina, pemerintah pusat, dan daerah. Dengan tata ruang yang jelas, target lifting migas nasional diharapkan bisa tercapai tanpa mengganggu ketahanan pangan di wilayah sekitar sumur-sumur produksi.
