BANDA ACEH — Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, menekankan bahwa pembangunan kota tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Retret Kepemimpinan Pemerintah Kota Banda Aceh di Mata Ie Resort, Sabang, Senin (18/5/2026).
Dalam forum yang dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu, Daniel mewakili pimpinan DPRK memaparkan materi tentang dukungan legislatif terhadap program pembangunan ke depan. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal.
Tiga Tantangan yang Disorot: Banjir, Sampah, dan Penguatan Syariat
Daniel mengungkapkan sejumlah tantangan utama yang dihadapi Banda Aceh. Ia menyebut penguatan syariat Islam, penataan kota yang inklusif, pertumbuhan ekonomi, persoalan banjir, hingga penanganan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
“Pembangunan Banda Aceh tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi yang solid antara Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Daniel, politisi muda Partai NasDem tersebut.
Ia menambahkan, realitas yang dihadapi pemerintah saat ini semakin kompleks. Harapan masyarakat terus meningkat, sementara kemampuan anggaran daerah terbatas. Karena itu, penggunaan anggaran harus benar-benar diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kepentingan publik.
UMKM dan Ekonomi Kreatif Jadi Motor Pertumbuhan
Selain infrastruktur, Daniel menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan publik yang cepat, penguatan sektor pendidikan dan sumber daya manusia, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Menurutnya, sektor ini bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah yang paling realistis di tengah keterbatasan fiskal.
“Keberhasilan pembangunan lahir dari kolaborasi, bukan kompetisi,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa kemajuan kota tidak lahir dari banyaknya wacana, melainkan dari keberanian mengambil keputusan dan konsistensi dalam pelaksanaan. Ketika parlemen dan pemerintah berjalan dalam visi yang sama, pembangunan akan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih dirasakan masyarakat.
Fungsi Pengawasan DPRK: Bukan Mencari Kesalahan
Daniel juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRK bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pembangunan berjalan lebih baik dan tepat sasaran. “Perbedaan tidak boleh menghambat kepentingan warga,” katanya.
Ia mengajak semua pihak menjaga sinergi demi Banda Aceh yang lebih maju, tertata, dan sejahtera dalam bingkai syariat Islam. Melalui retret kepemimpinan tersebut, diharapkan lahir kesamaan visi antara legislatif, eksekutif, serta seluruh elemen daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.
