BANDA ACEH — Aceh menghadapi ancaman serius berupa jebakan pertumbuhan rendah (low growth trap) jika pemerintah daerah tidak segera membenahi tata kelola anggaran. Pengamat ekonomi publik Dr. Safwan Nurdin menilai polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPR Aceh menjadi bukti nyata lemahnya kualitas belanja daerah saat ini.
Menurut Safwan, persoalan utama di Serambi Mekkah saat ini bukan terletak pada keterbatasan anggaran, melainkan pada ketidakmampuan instansi terkait dalam mengelola fiskal secara optimal. Di tengah penurunan dana otonomi khusus, kinerja indikator sosial dan ekonomi justru bergerak lambat dan cenderung stagnan.
“Ini menjadi sinyal kuat bahwa problem utama terletak pada tata kelola, bukan sekadar pada besaran anggaran,” ujar Safwan dalam keterangan tertulisnya di Banda Aceh, Rabu (6/5/2026).
Angka Kemiskinan dan Stunting Masih Menjadi Beban Berat
Data menunjukkan tingkat kemiskinan di Aceh hanya turun tipis dari 12,6 persen pada 2023 menjadi sekitar 12,2 persen pada periode 2025-2026. Angka ini mengonfirmasi bahwa lebih dari 700 ribu penduduk Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan konsentrasi tertinggi berada di wilayah perdesaan yang mencapai 14 persen.
Kondisi ini diperparah dengan angka stunting yang masih bertahan di kisaran 29-30 persen. Safwan menekankan bahwa rata-rata lama sekolah yang hanya sekitar 9 tahun menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Aceh masih tertinggal jauh dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih serius dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
“Artinya, pembangunan belum sepenuhnya menyasar kelompok masyarakat paling rentan. Jika kondisi ini terus berlanjut, masyarakat hanya akan bertahan, bukan berkembang,” tegasnya.
Polemik JKA dan Dana Pokir yang Terfragmentasi
Safwan menyoroti program JKA yang hingga kini masih didera persoalan pembiayaan, akurasi data penerima manfaat, hingga ketidakpastian keberlanjutan program. Di sisi lain, Dana Pokir yang seharusnya menjadi instrumen penyaluran aspirasi masyarakat justru cenderung terpecah ke dalam program-program kecil yang kurang strategis.
Kecenderungan anggaran yang tidak fokus ini mengakibatkan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi relatif minim. Perencanaan pembangunan di Aceh dinilai masih berorientasi pada penyerapan anggaran semata, bukan pada hasil (outcome) dan dampak nyata bagi pertumbuhan sektor produktif.
“Akibatnya, anggaran menjadi tidak fokus dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat relatif minim,” katanya menambahkan.
Risiko Kehilangan Momentum Bonus Demografi
Minimnya investasi pada sektor riil membuat struktur ekonomi Aceh sangat bergantung pada belanja pemerintah. Jika sektor produktif tidak segera diperkuat, Aceh berpotensi kehilangan momentum bonus demografi. Penduduk usia produktif yang besar justru berisiko menjadi beban sosial akibat terbatasnya lapangan kerja.
Safwan memperingatkan bahwa lemahnya kualitas belanja daerah akan mendorong stagnasi ekonomi jangka panjang. Hal ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan investor karena ketidakpastian arah kebijakan dan inefisiensi anggaran yang terus berulang.
“Jika tidak ada perubahan, Aceh berisiko masuk dalam jebakan pertumbuhan rendah (low growth trap),” pungkas Safwan.
