BANDA ACEH — Di balik kekayaan alam yang melimpah, realitas sosial di Aceh menunjukkan potret yang timpang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2025 mencatat angka kemiskinan mencapai 703 ribu jiwa, sementara tingkat pengangguran merangkak naik hingga sekitar 152 ribu orang. Ironi ini terjadi di tengah eksploitasi minyak, gas, dan batu bara yang terus berlangsung.
Zulfata menyebutkan bahwa sepanjang tarik ulur kebijakan antara elite lokal dan pemerintah pusat, posisi rakyat Aceh nyaris tidak bergerak dari garis kemiskinan. Alih-alih mensejahterakan, kebijakan ekonomi dan politik dinilai hanya menghasilkan harapan kosong bagi mayoritas warga.
"Dalam perjalanannya, kesejahteraan rakyat Aceh (ekonomi, pendidikan dan kesehatan) tak berbanding lurus dengan kekayaan lumbung minyak, gas dan batubara," ujar Zulfata dalam pernyataannya.
Kritik tajam juga dialamatkan kepada Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Kedua lembaga ini dinilai turut menjadi bagian dari skema yang membuat Aceh mati menganggur di lumbung energinya sendiri. Alih-alih menyoroti ketidakadilan bagi hasil dengan pusat, pemerintah Aceh justru gencar menerbitkan izin pertambangan baru yang mengancam hajat hidup warga di sekitar area tambang.
Menurut Zulfata, arah kebijakan politik hari ini semakin manipulatif. Lumbung energi terus dikeruk, namun kesenjangan sosial kian melebar. Dampaknya, permasalahan sosial seperti praktik pelacuran, tingginya angka perceraian, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, hingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di birokrasi justru menguat.
Zulfata menuding gubernur, DPRA, dan lembaga Wali Nanggroe ikut serta dalam praktik "merampok" Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta dana otonomi khusus (otsus) secara birokratis. Ia mempertanyakan apakah kinerja para pejabat berbanding lurus dengan anggaran publik yang digunakan, atau justru dijadikan strategi untuk memperkaya diri dan memperbesar pengaruh.
"Mata rantai setan pengelolaan lumbung energi Aceh sedemikian akan terputus jika dominan rakyat Aceh mampu melawan praktik manipulasi politik pejabat Aceh sebagai boneka mafia politik yang bersembunyi di Pemerintah Pusat," tegasnya.
Zulfata mendorong pemuda dan mahasiswa sebagai aktor pendobrak untuk tidak lagi terjebak dalam gerbong politik yang melanggengkan status quo. Ia mengajak publik untuk berani memberikan sanksi sosial kepada para pemangku kuasa yang terlibat dalam manipulasi kekayaan daerah. Menurutnya, tantangan membangun Aceh membutuhkan gerakan nurani kolektif untuk menciptakan industri padat karya, peningkatan pelayanan publik, dan kesehatan.
"Rakyat Aceh mesti didorong kembali untuk menghentikan dan memberikan sanksi sosial kepada pelaku (pemangku) kuasa yang terlibat memanipulasi kekayaan Aceh untuk kepentingan pribadi," pungkasnya.