BANDA ACEH — Rencana pemerintah pusat mengalokasikan gas dari Blok Andaman ke berbagai sektor mendapat sorotan dari akademisi di Aceh. Dalam draf awal, sebanyak 100 MMscfd dialokasikan untuk bahan baku PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), dan 100 MMscfd lainnya untuk memasok kelistrikan serta kawasan industri di Sumatera Utara.
Namun, menurut Marzuki, sisa 100 MMscfd yang rencananya akan dipipakan ke luar wilayah berisiko mengulang pola lama di mana daerah kaya sumber daya hanya menjadi penonton. “Keputusan memprioritaskan vitalitas pangan dan energi lintas provinsi ini adalah langkah pragmatis yang patut diapresiasi,” ujarnya, dikutip Selasa (09/06/2026).
Marzuki menekankan bahwa KEK Arun Lhokseumawe memiliki posisi geografis yang terlalu strategis jika hanya dijadikan stasiun kompresor pipa gas. Fasilitas berstatus objek vital ini berhadapan langsung dengan Selat Malaka, salah satu chokepoint perdagangan maritim paling krusial di dunia.
Menurutnya, Lhokseumawe memegang kunci untuk mengubah gas alam dari sekadar komoditas ekstraktif menjadi instrumen geopolitik dan kedaulatan industri. “Mengeksekusi sisa gas untuk fasilitas LNG Bunkering Hub di KEK Arun bukan sekadar kalkulasi investasi, melainkan strategi menarik titik gravitasi logistik global agar berlabuh di perairan kita,” kata Marzuki.
Regulasi International Maritime Organization (IMO) yang semakin ketat membatasi emisi sulfur membuat ribuan kapal kargo raksasa yang membelah Selat Malaka berburu stasiun pengisian bahan bakar bersih. Gas ini juga dapat diproses menjadi Blue Ammonia dengan memanfaatkan depleted reservoir Arun untuk fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS).
Di luar dimensi ekspor, gas Andaman dinilai menjadi jawaban bagi pendarahan devisa nasional. Salah satu opsi yang didorong adalah pembangunan fasilitas Pabrik Dimethyl Ether (DME) berskala global di Lhokseumawe. DME merupakan substitusi langsung bagi LPG yang selama ini membebani APBN dengan nilai subsidi triliunan rupiah.
“Dengan kapasitas DME yang masif, kita dapat memotong rantai pasok impor LPG yang rentan terhadap gejolak Timur Tengah, sekaligus mengamankan energi bagi seluruh Sumatera,” ungkap Marzuki.
Lebih jauh, jalur petrokimia melalui teknologi Methanol-to-Olefins (MTO) disebut sebagai puncak hilirisasi. Memproses gas alam menjadi metanol, lalu memecahnya menjadi olefin (etilena dan propilena), berarti mencetak “DNA” dari industri manufaktur: bijih plastik. Kehadiran fasilitas MTO di KEK Arun akan memicu efek domino, merangsang tumbuhnya pabrik-pabrik baru berskala menengah, dari pabrik kemasan agroindustri hingga komponen plastik otomotif.
Para akademisi juga menyoroti aspek pendanaan yang kerap menjadi sumber ketidakadilan baru. Mengelola kompleks world-scale dengan Capital Expenditure yang menembus angka USD 1 hingga nyaris USD 3 Miliar tidak bisa hanya disandarkan pada heroisme neraca BUMN semata.
“Skala ini menuntut rekayasa finansial tingkat tinggi melalui skema Project Finance,” kata Marzuki. Ia merinci tiga pilar utama struktur pendanaan. Pertama, komposisi modal (capital stack) di mana pendanaan awal wajib ditalangi melalui ekuitas konsorsium (30% – 40%) yang melibatkan BUMN, operator hulu Blok Andaman, dan strategic partner asing.
Di sinilah instrumen investasi strategis negara seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia Investment Authority (INA) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus turun gunung. Sisa pendanaan ditarik melalui pinjaman sindikasi (debt 60% – 70%) dari perbankan internasional dan bank himbara.
Kedua, sumber pendanaan khusus (niche financing) yang sangat bergantung pada Export Credit Agencies (ECA) seperti JBIC (Jepang), KEXIM (Korsel), atau US DFC (Amerika Serikat). Konsorsium juga dapat menerbitkan obligasi transisi (transition bonds) di bursa global untuk menyerap dana dari investor ESG.